News

Lukas Enembe Resmi Dicopot AHY dari Ketua DPD Demokrat Papua

Lukas Enembe Resmi Dicopot AHY dari Ketua DPD Demokrat Papua
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi memberhentikan kadernya Lukas Enembe dari jabatan Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua. 

Ketetapan itu menyusul proses hukum yang saat ini harus dijalani Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi oleh KPK. AHY pun menunjuk Willem Wendik sebagai Plt Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.

"Sejak KPK menetapkan status tersangka kepada Pak Lukas, maka kami menunjuk Saudara Willem Wandik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua," kata AHY di dalam konferensi persnya di Jakarta, pada Kamis (29/8/2022). 

baca juga:

Menurut AHY, pencopotan Enembe telah sesuai dengan AD/ART partai. Bagi AHY, Demokrat tegas mendukung proses hukum yang berjalan terhadap kadernya. 

"Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi," ujar AHY. 

"Kami juga mendukung upaya hukum Pak Lukas untuk mencari keadilannya," tukas dia. 

Sebelumnya, Lukas sedianya dijadwadlkan bakal diperiksa di Gedung Merah Putih KPK. Lukas merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait APBD di Papua.

Lukas sudah dua kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan namun mangkir karena alasan sakit. Lukas bahkan telah mengajukan permintaan status pencegahannya dicabut agar bisa menjalani pemeriksaan kesehatan di Singapura. 

KPK menyebut dugaan rasuah Lukas bukan satu kasus meski detail kasusnya belum dijelaskan.

"Beberapa perkara yang sedang ditangani menyangkut LE (Lukas Enembe) bukan hanya satu ya. Ada beberapa sedang kita tangani," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto.

Belakangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga menyebut terdapat kasus lain yang sedang didalami. Kasus tersebut adalah dugaan korupsi pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) dan pengelolaan dana operasional pimpinan.[]