News

LPI Tipikor RI: Tengku Erry dan Ijeck Berpotensi Jadi Tersangka di KPK

LPI Tipikor RI: Tengku Erry dan Ijeck Berpotensi Jadi Tersangka di KPK
Markas Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Jakarta (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Ketua Umum Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Republika Indonesia (LPI Tipikor RI), Aidil Fitri menyebut Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi dan Musa Rajekshah bisa saja terseret menjadi tersangka kasus korupsi.

Dalam hal ini, Aidil menilai bahwa keduanya merupakan orang yang diduga kuat akan menjadi tersangka dalam kasus suap yang sebelumnya menjerat mantan Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho sebagai tersangka.

"Jadi, status saksi dapat(berpotensi) jadi tersangka. Dengan syarat hukum tidak tebang pilih melalui UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,"ujar Aidil Fitri saat dikonfirmasi awak media, Minggu(22/4).

baca juga:

Aidil menambahkan, jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, maka keduanya bisa saja ditetapkan sebagai tersangka.

"Penyidik dapat menetapkan, misalnya status saksi Tengku Erry dan Musa Rajeksha naik menjadi tersangka. Namun, majelis hakim yang paling berhak menentukan sesuai putusan MA nomor 205, dengan catatan ditemukan bukti kuat dan cukup, " imbuh Aidil.

Sejauh ini KPK sendiri telah menerima sejumlah pengembalian uang yang dilakukan oleh para anggota DPRD yang nilainya mencapai Rp 1,7 miliar.

Disinyalir, uang tersebut dikembalikan karena diduga merupakan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gatot Pujo Nugroho.

Baik Tengku Erry maupun Musa Rajekshah atau Ijeck diketahui sebelumnya juga pernah diperiksa oleh penyidik KPK di Mapolda Sumut sebagai saksi terkait kasus ini.

Selanjutnya keduanya pun dikabarkan akan kembali diperiksa di markas KPK, Jakarta untuk diklarifikasi tentang pengetahuan keduanya seputar adanya dugaan suap yang diberikan oleh mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo kepada sejumlah anggota DPRD Sumut.

"Saya apresiasi pihak KPK atas kinerjanya memeriksa saksi Musa Rajekshah dan Tengku Erry Nuradi, " pungkasnya.

Sebagai informasi, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara penerimaan hadiah atau janji dari eks Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho yang bertujuan agar laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun anggaran 2012 sampai 2014 dan APBD Perubahan Sumut tahun 2013 dan 2014 disetujui DPRD.[]