News

Litbang Kompas: Isu Politik Identitas Pasti Akan Terjadi Lagi Tahun 2024

Litbang Kompas: Isu Politik Identitas Pasti Akan Terjadi Lagi Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Simulasi pencoblosan Surat Suara Pemilu 2019 yang akan datang, di halaman parkir KPU, Jakarta, (12/3/2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan beberapa surat suara yang terbagi lima macam yaitu calon DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, calon DPR RI dan calon DPD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan lima kotak suara. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Isu politik identitas dinilai tetap menjadi salah satu isu dominan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Seluruh jenjang kepemimpinan terutama di level calon presiden diprediksi akan diwarnai dengan politisasi identitas. Cara itu dipilih lantaran dianggap paling murah dan paling mudah diterima pemilih. 

"Politik identitas itu pasti akan terjadi lagi. Karena dari hasil monitoring kami terus menerus, masyarakat kita masih terbelah soal itu," kata Ignatius Kristanto, selaku Wakil General Manager Litbang Kompas dalam diskusi publik yang diselenggarakan Sekolah Politisi Muda, Minggu (20/11/2022). 

baca juga:

Dia mengatakan, akan ada pihak yang diuntungkan oleh isu politik identitas tersebut. Ada juga pihak yang memanfaatkan itu karena murah tetapi punya efek besar terhadap keuntungan elektoral. 

"Dan itu (politik identitas) itu akan dijadikan "Keuntungan" beberapa entah politikus, entah yang lain untuk memanfaatkan situasi itu. Ini pasti akan lebih murah dan efisien dengan menggunakan itu di tahun 2024," ujarnya. 

Tetapi, kata Ignatius, fenomena isu identitas sebagai isu politik bukan hanya terjadi di Indonesia. Isu serupa juga mewarnai dunia perpolitikan di Amerika. Kontestasi Pilpres di negeri Paman Sam juga diwarnai isu politik identitas. 

"Jadi, jangankan di Indonesia, di Amerika juga seperti itu kasusnya. Bukan hanya antar agama tetapi juga di dalam satu agama sendiri, misalnya antar mazhab," ungkapnya. 

Dia mengatakan, politik identitas itu lebih banyak membanjiri ruang publik pada saat pemilihan eksekutif, bukan pada kampanye pemilihan partai politik (Parpol). 

"Tetapi nanti bukan lebih ke partai ya, tapi lebih ke sosok. Baik pemilihan bupati, wali kota, gubernur, itu akan sangat dominan daripada partai. Kalau partai lebih ke sudah selesai sebenarnya," katanya. []