News

Liput Protes Anti-Pemerintah, Jurnalis Jepang Divonis 10 Tahun Penjara oleh Junta Myanmar

Liput Protes Anti-Pemerintah, Jurnalis Jepang Divonis 10 Tahun Penjara oleh Junta Myanmar
Potret pembuat film dokumenter Jepang Toru Kubota ditampilkan selama konferensi pers di Japan National Press Club di Tokyo (Issei Kato/Reuters)

AKURAT.CO  Pengadilan militer di Myanmar telah memvonis seorang jurnalis Jepang dengan hukuman 10 tahun penjara. Wartawan itu didakwa dengan tuduhan penghasutan dan melanggar undang-undang terkait komunikasi elektronik. 

Seorang diplomat Jepang mengkonfirmasi laporan itu pada Kamis (6/10), mengungkap bahwa jurnalis tersebut dipidana junta usai merekam protes anti-pemerintah pada Juli lalu.

Toru Kubota, yang berusia 26 tahun, awalnya ditangkap oleh polisi berpakaian preman di Yangon. Saat itu, Kubota sedang syuting film dokumenter yang telah dikerjakannya selama beberapa tahun, menurut petisi Change.org yang menyerukan pembebasannya.

baca juga:

Vonis untuk Kubota datang pada Rabu (5/10), dengan rincian hukuman tiga tahun untuk dakwaan penghasutan dan tujuh tahun untuk pelanggaran komunikasi, kata Tetsuo Kitada, wakil kepala misi di Kedutaan Besar Jepang di Myanmar. Kitada mendapatkan laporan itu, dengan mengutip seorang pengacara yang mewakili kasus Kubota.

Bagaimanapun, seperti proses pengadilan terhadap para pemimpin sipil Myanmar, sidang Kubota digelar tertutup. Kitada turut mengkonfirmasi hal ini, saat berbicara kepada CNN. Ia menggambarkan bagaimana putusan yang dibuat pengadilan junta dibuat 'di balik pintu yang tertutup'. Bahkan, menurut Kitada, pengacara Kubota tidak diizinkan untuk hadir.

Pengadilan tertutup tanpa akses untuk media atau publik kini telah menjadi norma di Myanmar. Padahal kelompok hak asasi dan pengamat telah menegaskan bahwa pengadilan semacam itu melanggar hak asasi manusia internasional.

"Kedutaan Jepang sedang melakukan yang terbaik untuk mengamankan pembebasan awal untuk Kubota," ungkap Kitada, berbicara tentang upaya pemerintah untuk melindungi warganya.

Kebebasan dan hak di Myanmar di bawah junta militer terus memburuk, kata kelompok hak asasi dan pengamat. Eksekusi negara telah kembali dan jumlah serangan kekerasan yang didokumentasikan oleh tentara di wilayah sipil, termasuk sekolah, telah melonjak, menurut organisasi non-pemerintah.

Mantan pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi saat inipun masih dalam tahanan. Ia dipenjara dengan jumlah tuduhan yang kian meningkat, yang dijatuhkan oleh junta yang berkuasa. Suu Kyi telah membantah semua dakwaan yang diberikan, dengan pendukungnya mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu bermotif politik.

Kubota kini harus bergabung dengan warga asing lainnya yang ditahan di penjara di Myanmar.

Sean Turnell dari Australia, mantan penasihat ekonomi Suu Kyi dan partainya, lebih dulu dipidana oleh junta. Ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara, dengan dakwaan melanggar Undang-Undang Rahasia Negara Resmi Myanmar.  Putusan untuk Turnell telah ditolak oleh pemerintah Australia.

Warga asing lain yang 'dijegal' junta di pengadilan adalah Vicky Bowman, mantan duta besar Inggris untuk Myanmar, yang menjabat sebagai diplomat tertinggi di negara itu, antara tahun 2002-2006. Bowman didakwa dengan pelanggaran imigrasi bersama suaminya, dan kemudian dijebloskan ke Penjara Insein Yangon yang dikenal kejam. []