News

LIPI: Pengangkatan Wamen Murni Politis

LIPI: Pengangkatan Wamen Murni Politis Dan Bertentangan Dengan Semangat Reformasi Birokrasi


LIPI: Pengangkatan Wamen Murni Politis
Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. (AKURAT.CO/Aricho Hutagalung)

AKURAT.CO Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mempertanyakan alasan pengangkatan wakil menteri baru di lima kementerian.

Pengangkatan posisi Wamen itu dinilai lebih didominasi oleh kepentingan politis. Sehingga semangat reformasi birokrasi diabaikan.

Dia mengatakan, pengangkatan Wamen praktis membuat birokrasi menjadi semakin gemuk. Cita-cita mereformasi birokrasi menjadi semakin sulit terwujud lantaran kebijakan penambahan Wamen itu.

"Dengan tambahan beberapa wakil menteri menjadikannya semakin tambun. Niatan untuk melangsingkan birokrasi dengan memangkas eselonisasi (menghapus eselon 3 dan 4 dan juga membubarkan sejumlah lembaga mestinya tak harus diikuti dengan merekrut Wamen. Apalagi wamen yang diciptakan lebih karena alasan politis untuk mengakomodasi kepentingan politik semata," kata dia di Jakarta, Jumat(25/12/2020).

Dia memastikan, kebijakan tersebut pasti akan menghambat reformasi birokrasi. Selain itu, akan menambah biaya yang terkonsentrasi untuk menggaji dan operasional pejabat.

"Ini akan menghambat reformasi birokrasi. Membuat fragmentasi di internal birokrasi masih berlanjut dan juga anggaran untuk membiayai birokrasi bertambah," katanya.

Mestinya, kata dia, bila Presiden Jokowi berniat menambah posisi Wakil Menteri, harusnya didasarkan pada pertimbangan yang rasional. Misalnya, Wamen untuk kementerian Dalam Negeri.

"Kalaupun mau ditambah Wamen mestinya ada pertimbangan2l-pertimbangan yang rasional dan akuntabel. Mengapa misalnya Kemenlu harus punya wamen. Tapi Kemendagri kok tidak? Padahal cakupan kerjanya sangat luas dan penting," katanya.

Nah, alasan-alasan itu yang harusnya terungkap ke publik. Sehingga pengangkatan Wakil Menteri tidak justru kontraproduktif dengan semangat efisiensi, memangkas birokrasi, memperpendek jalur kerja ataupun mengurangi beban biaya operasional.

"Tolok ukurnya mestinya jelas bukannya sekadar pokoke diadakan wamen, sehingga akhirnya dipertanyakan publik," katanya.