Ekonomi

Lin Che Wei Pernah Menjabat di Dua Kementerian, Said Didu: Bukti Praktik Oligarki!

Lin Che Wei sendiri ternyata pernah menjabat  sebagai sebagai Policy Advisor atau penasehat pada Kemenko Perekonomian dan Kementerian BPN dan Tata Ruang


Lin Che Wei Pernah Menjabat di Dua Kementerian, Said Didu: Bukti Praktik Oligarki!
Lin Che Wei, tersangka baru yang ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada Selasa (17/5/2022).  (dok. Kejagung)

AKURAT.CO, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Lin Che Wei menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pada Selasa (17/5/2022). 

Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati sebelumnya sempat diperiksa sebagai penasihat analisa dan kebijakan pada Independent Research & Advisory Indonesia.

Lin Che Wei sendiri ternyata pernah menjabat  sebagai sebagai Policy Advisor atau penasehat pada Kemenko Perekonomian dan Kementerian BPN dan Tata Ruang. Jaksa Agung menyebut Lin Che Wei bekerja sama dengan tersangka mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardana. 

baca juga:

Menanggapi hal tersebut Mantan Sekertaris Kementrian BUMN, Muhammad Said Didu mengatakan bahwa status LCW dipemerintahan merupakan bukti adanya praktik oligarki.

"Beginilah praktek oligarki.Birokrat sudah kehilangan harga dirinya hanya menjadi tukang stempel keinginan oligarki," kata Said Didu lewat cuitan Twiiternya, @msaid_didu, Kamis (19/5/2022). 

Lin Che Wei  tercatat pernah menjabat sebagai staf khusus dari Menteri Negara BUMN, Sugiharto dan Staf Khusus dari Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.

Sejak 2014, Lin Che Wei menjadi Penasehat Kebijakan (anggota Tim Asistensi) dari Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Kemudian dengan jobdesk yang sama di Menteri PPN/Bappenas dan Menteri ATR/BPN periode 2016-2019 dan Menko Perekonomian Darmin Nasution pada periode 2014-2019.

Perannya sebagai penasehat kebijakan bukanlah pekerjaan yang enteng, seringkali ia ikut terlibat dalam formulasi kebijakan, seperti Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan Industri Biodiesel berbasis Kelapa Sawit.

Selain itu, formulasi kebijakan yang pernah ia tangani ialah Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (2017), Studi dan Formulasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi (2017-2019), dan Verifikasi Luas Lahan Kelapa Sawit di Provinsi Riau (bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan dan PTPN V.[]