Ekonomi

Lewat APBN 2023, Menteri Basuki Optimalkan Infrastruktur yang Sudah Terbangun

Basuki Hadimuljono mengatakan terkait APBN TA 2023, pihaknya akan fokus menyelesaikan proyek serta optimalisasi infrastruktur yang sudah ada.


Lewat APBN 2023, Menteri Basuki Optimalkan Infrastruktur yang Sudah Terbangun
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022). Pemerintah mematok belanja negara dalam RAPBN 2023 sebesar Rp3.041,7 triliun, di antaranya belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp811,7 triliun. AKURAT.CO/Endra Prakoso (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR pada Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian, menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa. Pagu anggaran Kementerian PUPR yang tertuang dalam RUU APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya adalah sebesar Rp125,2 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023 Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024. Tidak ada pembangunan baru, kecuali atas perintah Presiden," kata Menteri Basuki dalam keterangannya dikutip Kamis (18/8/2022).

baca juga:

Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun antara lain melanjutkan penyelesaian 24 bendungan dimana 13 bendungan di antaranya ditargetkan tuntas, seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar. Selain itu juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare seperti Daerah Irigasi Lematang di Sumsel, DI Baliase di Sulsel, DI Bintang Bano di NTB, DI Rentang di Jabar dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan.

Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,3 triliun antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan. Tahun 2023, ditargetkan 297 km jalan tol baru dioperasikan yang tersebar pada 12 ruas, seperti Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung sepanjang 69,2 km. "Tahun 2022 ruas tol baru yang dioperasikan 375 km, lalu tahun 2023 sepanjang 297 km, sehingga diharapkan hingga 2024 ada tambahan 1500 km jalan tol baru yang dioperasikan. Seluruhnya dengan layanan gate to gate ," kata Menteri Basuki. 

Selanjutnya di bidang permukiman sebesar Rp25 triliun antara lain penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 198 hektare seperti Waterftont City Pangururan dan Tele di Toba, Kampung Seni Borobudur, kawasan Dieng, KSPN Wakatobi, dan Kawasan Kaimana. 

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga menyelesaikan pembangunan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni PLBN Jagoi Babang di Kalbar serta PLBN Long Midang, Labang, dan Long Nawang di Kaltara. Di bidang air minum di antaranya dilanjutkan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Wosusokas untuk menambah pasokan air minum perpipaan di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, dan Kota Surakarta di Jawa Tengah serta menyelesaikan pembangunan SPAM Umbulan di Jawa Timur, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Regional Durolis untuk mendukung layanan air minum perpipaan di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. 

Di bidang sanitasi menyelesaikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) di Kota Pekanbaru, Jambi, Makasar, Banda Aceh, DKI Jakarta, dan KIT Batang di Jawa Tengah.

Kemudian menyelesaikan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional Kota Manado, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara, serta Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Kebun Konggok di Lombok. 

Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Warta Ekonomi.
Sumber: Warta Ekonomi