AKURAT.CO Kepala BP2MI Benny Rhamdani kembali melepas 249 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Program G to G ke Korea Selatan (Korsel).
Tak hanya itu, BP2MI juga melakukan penandatangan MoU dengan delapan pemerintah kabupaten/kota dan satu perguruan tinggi dalam kerja sama pendidikan dan pelatihan PMI.
Benny mengingatkan, tanggung jawab melindungi PMI tak hanya berada di pundak BP2MI melainkan pemerintah provinsi hingga pemerintah desa.
baca juga:
"Mari kita lihat dalam Pasal 40 UU 18/2017, itu ada sembilan tanggung jawab pemerintah provinsi. Lalu, pasal 41 ada 12 tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kemudian, Pasal 42 ada lima tanggung jawab pemerintah desa," urai Benny dalam pidatonya pada acara pelepasan 249 PMI Progran G to G Korea Selatan di Hotel El Royale, Jakarta Utara, Senin (20/3/2023).
Benny memastikan BP2MI akan terus melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan pihak terkait dalam menjaga PMI. Alasannya, karena PMI telah berjasa besar dalam memberikan pemasukan kas negara.
"Kita dalam kerja-kerja kolaboratif miliki tanggung jawab yang sama. Jangan main-main, sumbangan devisa mereka (PMI) Rp159,6 triliun," tegas Benny.
Oleh sebab itu, Benny akan melakukan tindakan tegas jika ada oknum pejabat BP2MI yang berani melakukan tindakan sewenang-sewenang. Fasilitas yang dimiliki BP2MI tak lepas dari kerja keras para PMI.
"Lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. PMI jadi penyumbang ke 2 terbesar setelah sektor migas. Kaget semua orang, karena tiga tahun ini saya gencar memberitakan," ungkap Benny.
Ia meminta jajarannya di BP2MI cepat merespons dan jangan lelet dalam masalah rakyat, terutama persoalan PMI. "Anda tak tahu diri sudah mendapat gaji, mendapat fasilitas mobil dinas, itu bersumber dari rakyat dan bukan dari nenek moyangnya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Benny juga menyinggung keberhasilan BP2MI dalam melawan para sindikat atau mafia PMI ilegal. Sebanyak 82.000 lebih PMI telah diselamatkan BP2MI, dari tangan-tangan jahat sindikat ilegal.
"BP2MI modal nekat, bikin satgas melakukan pencegahan. Dengan kewenangan dan anggaran yang sangat terbatas, kita terus lalukan perbaikan," tutur Benny.
"Kita selama tiga tahun belangan ini sudah melakukan perubahan besar-besaran. Karena rakyat sudah pintar, tak bisa lagi dibodohi. Bayangkan, hastag rakyat stop bayar pajak, sudah buat pusing negara," tutup Benny.
Dalam acara itu, BP2MI melakukan penandatangan MoU dengan penandatanganan BP2MI dengan Pemkab Pasaman, Pemkab Biruen, Pemkab Aceh Besar, Pemkab Bantul, Pemkab Ogan Komering Ilir, Pemkab Gunung Kidul, Pemkot Tegal, Pemkab Jombang, dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta. []
