Ekonomi

Legislator Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Listrik

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) di awal tahun 2022


Legislator Tolak Rencana Pemerintah Naikkan Tarif Listrik
Petugas melakukan pergantian kabel listrik di kawasan Depok, Jawa Barat, Jumat (26/11/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di awal tahun 2022.

Pasalnya, saat ini daya beli masyarakat masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19. Sehingga bukan saat yang tepat bagi pemerintah menaikkan TDL.

Tidak hanya itu, ia menilai kalangan pengusaha dan industri juga menolak rencana tersebut. Mereka merasa keberatan karena baru saja menerima kewajiban menaikkan batas upah minimum. Sementara kondisi perdagangan dan industri saat ini masih belum stabil.

“Pemerintah harusnya peka dengan kesulitan yang dialami masyarakat. Dengan kondisi sekarang saja banyak masyarakat mengeluh dengan besarnya beban pengeluaran yang harus ditanggung. Apalagi nanti kalau TDL akan naik. Dengan begitu, sekarang bukan saat yang tepat bagi Pemerintah melaksanakan penyesuaian tarif listrik ini,” papar Mulyanto lewat keterangannya, Senin (6/12/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, kenaikan TDL dapat memicu kenaikan inflasi. Dan inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat, kemudian secara langsung akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dijelaskannya, sedikitnya ada tiga variabel  yang mempengaruhi besaran tarif listrik yakni nilai kurs dolar, inflasi dan harga batu bara. Dari ketiga variabel itu, kenaikan harga batu bara di pasar internasional diduga menjadi dasar utama rencana pemerintah menaikan TDL.

Saat ini harga jual batu bara sempat menembus angka US$200 per ton. Sementara 70 persen pembangkit listrik di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berbahan bakar batu bara.

Namun demikian, Mulyanto melihat pemerintah punya instrumen lain agar TDL ini tidak naik meskipun harga batu bara melambung. 

Pemerintah dapat memperketat aturan domestic market obligation (DMO) agar pasokan batu bara bagi PLN tetap terjaga dengan harga yang terjangkau.