Ekonomi

Legislator: Program Jaringan Gas Bumi Alternatif Gantikan Penggunaan Elpiji

Legislator: Program Jaringan Gas Bumi Alternatif Gantikan Penggunaan Elpiji
Petugas memeriksa saluran jaringan gas yang terpasang di salah satu industri sepatu rumahan yang menggunakan jaringan gas bumi yang disalurkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di Kota Mojokerto, Jawa Timur, Kamis (21/11/2019). Hingga 2019 sedikitnya 9.000 sambungan jaringan gas rumah tangga di Kota Mojokerto dan pada 2020 rencananya menambah 6.000 sambungan jaringan gas rumah tangga di wilayah itu. (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

AKURAT.CO, Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam menyatakan program jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga merupakan alternatif yang tepat guna menggantikan penggunaan tabung elpiji, yang masih banyak digunakan masyarakat saat ini.

"Komisi VII DPR sangat mendukung program ini, karena sangat membantu masyarakat perkotaan dalam mengakses kebutuhan energi di rumah tangga. Ini sebagai alternatif energi elpiji," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (6/2/2022).

Untuk itu, ia mengemukakan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi untuk menyalurkan kebutuhan energi rumah tangga ini harus terus diperluas.

baca juga:

Ia mengingatkan penggunaan elpiji untuk rumah tangga dan industri harus segera dikurangi, karena kebutuhan subsidinya sangat besar sekitar Rp60-80 triliun per tahun, sehingga membebani APBN.

Apalagi, lanjutnya, program jargas yang mendistribusikan gas alam ini ramah lingkungan, dan masalahnya hanya pada jaringan pipa gas yang belum terbangun secara luas.

Ia mencontohkan pipa transmisi gas dari Gresik ke Semarang sudah lama terbangun, namun dari Gersik ke Cirebon belum juga dibangun.

Namun, saat ini, proyek tersebut sudah diambil alih Kementerian ESDM melalui penganggaran APBN, sehingga diharapkan pembangunannya tidak tertunda kembali.

Sementara, di Sumatera, ujar dia, ada jaringan pipa gas yang terputus dari Arun, Aceh, sampai ke Palembang, Sumsel. Jaraknya mencapai 400 km dengan nilai investasi diperkirakan Rp1 triliun.

"Komisi VII DPR meminta Kementerian ESDM agar proyek ini harus sudah dikerjakan. Jangan sampai terputus. Mungkin belum ekonomis dari sisi harga. Tapi, pemerintah tidak perlu melihat ekonomis. Itu adalah infrastruktur yang harus disiapkan selain infrastruktur jalan," papar Hisjam