News

Legislator PPP: Persoalan Lapas Tak Bisa Diselesaikan dengan UU

Arsul menyebutkan, over kapasitas lapas sudah mencapai 800 persen.


Legislator PPP: Persoalan Lapas Tak Bisa Diselesaikan dengan UU
Anggota Komisi III DPR RI F-PPP Arsul Sani memberikan penjelasan saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center, Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, persoalan Keberadaan sarana dan prasarana (sarpras) Lembaga Pemasyarakat (Lapas) ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan undang-undang.

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis dalam diskusi bertema ”Overkapasitas Lapas, RUU Pemasyarakatan Dibutuhkan”, di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (14/9/2021).

"Hemat saya, persoalan lapas ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan undang-undang. Penyelesaiannya harus dengan pendekatan sistemik. Artinya pendekatan yang berbasis teori sistem,” kata Arsul.

Arsul menyebutkan, over kapasitas lepas sudah tidak tanggung-tanggung, yaitu mencapai 800 persen. Salah satu penyebab over kapasitas adalah budaya penegakan hukum belum murni dan konsekuen sesuai dengan politik hukum yang sudah letakkan.

“Separuh penghuni lapas itu berasal dari terpidana kasus narkoba. Paling tidak di kisaran 50 persen itu adalah penyalahguna murni. Saya pakai istilah penyalahguna murni itu pengguna saja, bukan pengedar,  apalagi bandar. Jadi ini benar-benar penggunaan saja,” ungkapnya.

Sementara Undang-Undang Narkotika, lanjut Arsul, sudah tegas menyatakan bahwa kalau yang namanya pengguna atau penyalahguna murni itu diproses hukum tapi ujungnya adalah rehabilitasi.

“Tetapi penegak hukum kita belum melaksanakan ini secara murni dan konsekuen dan konsisten. Apalagi yang di daerah-daerah,  dia hanya pengguna,  tapi tetap diproses hukum. Ada juga yang bersu'udzzon, kalau bisa nge-deal ya rehabilitasi, kalau nggak ya jalan terus,” jelasnya.

Arsul menyebut, pengalamannya dalam dalam raker, baik dengan Kapolri periode lalu maupun dengan BNN. Dia mempertanyakan kenapa Pasal 127 UU Narkotika itu tidak diterapkan sebagai sebuah politik hukum oleh para penegak hukum  dengan murni dan konsekuen.

“Tetapi jawabannya apa? Penegak hukum kita ada yang berkilah bahwa memang dia penyalahguna,  tapi yang namanya penyalahguna itu juga masuk Pasal 111, 112, 113, dan 114, yaitu memiliki dan menguasai,” pungkasnya.

Seperti dikeathui, Korban tewas dalam kebakaran di Lapas Klas I Tangerang sulit diidentifikasi. Penyebabnya sebagian besar korban mengalami luka bakar berat sehingga sulit dikenali. Proses identifikasi lebih detail terhadap 41 jenazah akan dilakukan. Seluruh jenazah kini sudah dipindahkan dari RSUD Tangerang ke RS Polri Jakarta.

"Dari 41 (korban tewas) kita bawa ke RS Polri Kramat Jati. Tadi sudah kita lakukan olah TKP, kita periksa jenazah yang ada di sini. Selanjutnya kita akan bawa ke RS Polri untuk proses identifikasi selanjutnya," kata Kasubdit Dokpol Biddokkes Polda Metro Jaya Kompol Asep Winardi di RSUD Kabupaten Tangerang, Rabu (8/9/2021).[]