News

Legislator PKS Minta Wacana Tarif PPN Sembako Dicabut

Anis mendorong pemerintah untuk lebih kreatif lagi mencari solusi


Legislator PKS Minta Wacana Tarif PPN Sembako Dicabut

AKURAT.CO, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, meminta agar wacana Pemerintah untuk mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kebutuhan pokok atau sembako yang tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dicabut.

Menurut Ani, rencana ini sangat tidak pantas di saat kondisi masyarakat sedang dihimpit persoalan ekonomi yang berat.

"Justru sebaliknya seharusnya Pemerintah menjaga ketersediaan pangan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat," tegas Anis sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO, Sabtu (12/6/2021).

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan itu menyesalkan karena di dalam aturan tersebut, sembako tidak lagi termasuk dalam obyek yang PPN-nya dikecualikan.

Untuk itu, Anis mendorong Pemerintah untuk lebih kreatif dalam menciptakan peluang untuk meningkatkan penerimaan sektor perpajakan yang masih rendah.

"Pemerintah seharusnya lebih kreatif mencari peluang peningkatan sektor perpajakan. Saya melihat perkembangan e-commerce yang sangat pesat, menjadi potensi penerimaan pajak yang signifikan di masa yang akan datang. Dan pemerintah bisa memanfaatkan potensi pajak ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Anis menegaskan, penerapan PPN untuk kebutuhan pokok yang tidak diimbangi dengan bantuan sosial akan meningkatkan angka kemiskinan. Selama ini, bahan makanan menyumbang 73,8 persen dari total komponen garis kemiskinan.

"Daya beli bisa langsung turun dan kontraproduktif dengan upaya mengurangi angka kemiskinan,” pungkasnya.[]