News

Legislator PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembelian Kebutuhan Dasar dengan Aplikasi

"Proses distribusinya harus praktis dan memudahkan masyarakat. Jangan malah dipersulit”


Legislator PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembelian Kebutuhan Dasar dengan Aplikasi
Netty Prasetyani (Dok. AKURAT.CO)

AKURAT.CO  Anggota DPR, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi. 

Menurut Netty, kebijakan tersebut mesti dikaji lebih lanjut oleh pemerintah karena bakal menyulitkan masyarakat. 

“Pemberlakuan aturan ini harus dipikirkan kembali. Minyak goreng adalah komoditas primer yang sangat dibutuhkan masyarakat. Proses distribusinya harus praktis dan memudahkan masyarakat. Jangan malah  dipersulit,”  kata Netty, Jumat (01/07/2022). 

baca juga:

Kata Netty, berdasarkan laporan masyarakat, membeli minyak goreng curah harga subsidi dengan menggunakan NIK atau KTP  dan kemudian aplikasi Pedulilindungi, membuat mereka  khawatir terjadinya penyalahgunaan data pribadi. 

"Publik tentu masih ingat perihal info kebocoran data pribadi melalui aplikasi Pedulilindungi. Jadi banyak yang enggan menggunakan aplikasi tersebut. Jika kemudian menjadi syarat dalam mendapatkan minyak goreng subsidi, tentunya ini membebani masyarakat" ujar anggota komisi IX itu. 

Lebih lanjut, Netty juga menanyakan fungsi Kartu Sembako Murah yang telah diluncurkan oleh pemerintah. 

“Selain itu, apa fungsi Kartu Sembako Murah yang diinisiasi pemerintah jika pembelian minyak goreng curah wajib harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi?” tanyanya 

Di samping itu, Netty juga menyampaikan bahwa gagasan penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat mengisi atau membeli bahan bakar akan menyulitkan masyararakat di pelosok yang belum memiliki akses jaringan untuk menggunakan aplikasi di smartphone. 

"Penggunaan aplikasi  memerlukan koneksi internet yang stabil. Ini akan menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah” imbuh Legislator PKS tersebut.

Pembelian BBM, tambahnya, harus dapat dijangkau dan diakses masyarakat dengan mudah dan merata sehingga tidak terjadi  ketimpangan  antara penduduk kota dan desa pelosok. 

“Pertimbangkan juga efisiensi waktu saat mengantre di pom bensin. Jangan sampai aktivitas scanning aplikasi membuat antrean padat dan panjang,"  tukas dia.[TIM]