News

Legislator PDIP Percaya Kejagung Tak Berhenti di Penetapan 4 Tersangka

Menurutnya, perbuatan itu sudah masuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi

Legislator PDIP Percaya Kejagung Tak Berhenti di Penetapan 4 Tersangka
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi di Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota Komisi Hukum DPR I Wayan Sudirta meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas mafia minyak goreng. Ia berharap penetapan empat orang sebagai tersangka bukan akhir dari pengusutan.

"Saya percaya Kejaksaan Agung tidak akan berhenti sampai di titik ini," kata I Wayan dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/4/2022). 

Dengan kehebatan sumber daya manusia ditambah modal kewenangan baru dalam UU Kejaksaan yang telah diubah belum lama ini, Wayan mendorong dan menaruh harapan besar Kejagung dapat menyasar pihak-pihak lain yang turut bermain sebagai mafia minyak goreng. 

baca juga:

Baginya, potensi kejahatan akan selalu ada dibalik kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

"Nilai keadilan, dan kemanfaatan hukum harus selalu didahulukan dari pada nilai kepastian hukum itu sendiri. Mafia minyak goreng bukan hanya bertentangan dengan nilai kepastian hukum, tetapi juga mengingkari nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat, " ucap Wayan.

"Saya menaruh harapan besar bagi Kejaksaan agar terus berdiri di depan kepentingan masyarakat luas dalam melakukan penegakan hukum," tambahnya.

Anggota DPR Fraksi PDIP ini menilai perbuatan para tersangka telah memenuhi dan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, serta merugikan keuangan negara, juga merugikan perekonomian nasional sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Perbuatan para mafia minyak goreng ini malah secara nyata telah merugikan perekonomian nasional bahkan sampai pada kerugian pada tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat," kata Wayan.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng. Mereka yakni, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.

Keempat tersangka tersebut diduga telah melakukan permufakatan jahat. Permufakatan jahat itu terjadi antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor minyak goreng. Di mana, pemberi izin diduga telah menerbitkan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat. Para eksportir ditolak izinnya karena mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau Domestik Price Obligation (DPO).[]