News

Legislator PAN Sebut Penolakan Gubernur Sulteng Lantik Tiga Pj Bupati Akibat Tak Ada Peraturan Turunan

Regulasi teknis yang detail menjadi penting demi meminimalisasi persepsi negatif di masyarakat terhadap penunjukan Pj kepala daerah.


Legislator PAN Sebut Penolakan Gubernur Sulteng Lantik Tiga Pj Bupati Akibat Tak Ada Peraturan Turunan
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menilai, penolakan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi untuk melantik tiga penunjukan pejabat (Pj) Bupati pilihan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terjadi akibat tidak adanya peraturan turunan pengangkatan penjabat kepala daerah, seperti yang diminta Mahkamah Konstitusi (MK).

"Memang harus jelas. Harus ada petunjuk teknis. Kata pemerintah sudah ada, tetapi bentuknya bagaimana publik tidak tahu harusnya transparan dong," tegas Guspardi kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).

Menurut Legislator PAN itu, hadirnya regulasi teknis yang detail menjadi penting demi meminimalisasi persepsi negatif di masyarakat terhadap penunjukan Pj kepala daerah. Juga akan berguna untuk memastikan pengisian kekosongan jabatan benar-benar dilakukan sesuai aturan dan transparan.

baca juga:

"Sehingga tidak akan ada lagi persepsi di masyarakat bahwa penunjukan Pj Kepala Daerah hanyalah ajang politik bagi Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat. Ini contoh di mana Gubernurnya tidak mau melantik dan meminta klarifikasi dahulu ke Mendagri," terangnya.

Lebih lanjut, Guspardi menjelaskan dalam urusan penunjukan Pj Bupati, pemerintah pusat memang berhak menentapkan sosok pemimpin ketika pemerintah di daerah ada kekosongan. Namun proses penunjukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, mengikuti usulan dari daerah seperti gubernur.

"Biasanya Gubernur mengajukan tiga nama lalu dipilih salah satunya oleh Kemendagri. Hanya saja dalam konteks penolakan  yang dilakukan oleh Ali Mazi (Gubernur Sultra) disinyalir Pj  Bupati yang ditunjuk tidak sesuai dengan usulan dari Gunernur," katanya.

Oleh sebab itu, Guspardi meminta agar pemerintah menjelaskan kepada publik terkait mekanisme dan cara pemilihan Pj Kepala Daerah. 

"Ini baru beberapa orang dilakukan penunjukan Pj Bupati dan sudah menimbulkan dinamika yang kurang baik, kan kurang elok jadinya. Pemerintah pusat dan daerah itu sebenarnya satu kesatuan, Jangan sampai kejadian serupa akan terulang kembali," pungkasnya.[]