News

Legislator PAN Dukung Pemekaran Wilayah di Papua

Kebijakan moratorium pemekaran wilayah tidak berlaku untuk Papua


Legislator PAN Dukung Pemekaran Wilayah di Papua
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus memberikan dukungan terhadap pemekaran wilayah di Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Menurutnya, meski pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium pemekaran di wilayah Indonesia, namun kebijakan tersebut tidak berlaku untuk wilayah Papua.

"Karena dalam UU Otsus Papua diberikan kesempatan untuk wilayah di Papua melakukan pemekaran melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB),"  ujar Guspardi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).

baca juga:

Dia menyebut, dari empat rencana perubahan dalam UUbOtsus Papua akhirnya disetujui menjadi 17 perubahan. Hal ini menunujukkan komitmen dari pemerintah bersama DPR terhadap percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Selain itu, Guspardi menjelaskan, data dari berbagai sumber bahwa dalam 20 tahun terakhir lebih dari 1000 triliun dana sudah dikucurkan pemerintah dari berbagai sumber, namun belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap percepatan pembangunan di tanah Papua.

Untuk itu, dirinya mendukung apa yang di upakan forum Forum Kepala Daerah Se-wilayah Saireri untuk meminta kepada pemerintah pusat dilakukannya pemekaran wilayah di Papua.

"Semoga pemerintah pusat dapat segera memproses usulan Pembentukan Daerah  Otonomi Baru  (DOB) Provinsi Seireri demi percepatan pembangunan di tanah Papua," tutur anggota Baleg DPR RI tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD mengatakan bahwa usulan untuk melakukan pemekaran daerah di Papua harus sesuai dengan kebutuhan politik dan administrasi pemerintahan.

"Inisiatif pengusulnya dapat berasal dari Pusat dan dapat berasal dari daerah, sesuai dengan kebutuhan politik dan pemerintahan yang akseleratif dan akurat atau tepat sasaran," kata Mahfud MD ketika menyampaikan pengantar pada agenda Mendengarkan Keterangan DPR RI dan Presiden (III) dalam Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021, yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, dan dipantau dari Jakarta, Selasa.

Ketentuan tersebut, tutur Mahfud, memberikan ruang bagi Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama dengan pihak-pihak lain di Papua untuk mengambil inisiatif secara bottom up, atau dari bawah ke atas, dan menyampaikan usulan pemekaran daerah di Papua kepada Pemerintah Pusat.

Selain itu, lembaga legislatif pusat juga dapat mengambil inisiatif dan membuat usul secara top down, atau dari atas ke bawah, untuk melakukan pemekaran daerah di Papua.

"Undang-undang ini (UU Otonomi Khusus Papua, red.) menggunakan pendekatan bottom up dan top down dalam implementasi kebijakan dan program-programnya, agar terjadi akselerasi dan akurasi sesuai dengan yang diharapkan (oleh pemerintah, red.)," katanya.[]