Ekonomi

Legislator Minta Pemerintah Tak Gegabah Impor Beras

Legislator Minta Pemerintah Tak Gegabah Impor Beras
Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty menjadi pembicara diskusi Forum Legislasi dengan tema Progres Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahana Siber (KKS)? di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta. Selasa (13/8/2019). Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) harus benar-benar ditelaah, terutama terkait potensi bersinggungan lembaga atau instansi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. Jangan sampai dengan pengesahan RUU KKS itu justru menj (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty meminta agar pemerintah tidak gegabah untuk memutuskan kebijakan impor beras pada masa panen raya padi di berbagai wilayah Indonesia seperti saat ini.

Evita mengatakan pemerintahsebaiknya saat ini fokus pada pengamanan harga gabah dan beras di tingkat petani dengan melakukan penyerapan beras petani dalam negeri yang sudah memasuki musim panen raya sekaligus mengantisipasi penurunan harga gabah di beberapa tempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, seharusnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kg, namun di sejumlah provinsi sentra beras saat ini harga gabah turun di bawah itu hingga mencapai Rp3.200-3.500 per kg, karena sebagian gabah memang terkena banjir beberapa waktu lalu.

baca juga:

Evita Nursanty menyampaikan bahwa dalam kondisi panen raya saat ini baiknya pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan impor beras, karena respon pasar terhadap isunya saja berdampak pada penurunan harga gabah petani di beberapa tempat.

“Impor kita dukung apabila terjadi darurat bencana, terjadi kelangkaan produksi dan stok ataupun impor beras khusus untuk kebutuhan tertentu, itupun dengan pertimbangam dan alasan matang agar tidak mengganggu kestabilan harga di tingkat petani,” katanya seperti dilansir dari Antara, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Evita memahami bahwa Pemerintah butuh memperkuat cadangan pangan dalam hal ini beras yang cukup untuk menjaga ketersediaan beras bagi seluruh masyarakat. Namun stok pangan tersebut, lanjut dia, selayaknya dipenuhi dari produksi dalam negeri terlebih dahulu.

“Selain untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri juga dapat menggerakkan perekonomian di tingkat petani sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi selama pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Evita mengemukakan bahwa saat ini stok yang dikuasai oleh Bulog sekitar 900 ribu ton.

"Dengan kondisi panen raya ini maka Bulog pasti terus gencar melakukan penyerapan dan pada bulan April 2021 stok Cadangan Beras Pemerintah diharapkan sudah berjumlah lebih dari 1 juta ton, sehingga impor beras untuk saat ini belum diperlukan,” tegas Evita.

Sumber: Antara

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu