Ekonomi

Legislator Minta Kejelasan BUMN Karya Soal Pembangunan Jalan Tol Sumatera

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta jajaran perusahaan BUMN Karya (Hutama Karya dan Adhi Karya) agar menjelaskan secara detail dan rinci

Legislator Minta Kejelasan BUMN Karya Soal Pembangunan Jalan Tol Sumatera
Politisi PDIP Aria Bima (AKURAT.CO/Khalishah Salsabila)

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta jajaran perusahaan BUMN Karya (Hutama Karya dan Adhi Karya) agar menjelaskan secara detail terkait dengan cut off pembangunan jalan tol Lintas Sumatera pada Oktober 2024.

Hal tersebut karena makin dekatnya dengan berakhirnya periode 2019-2024 baik Pemerintah dan DPR RI terutama terkait jumlah ruas jalan yang mesti selesai di berbagai daerah. Mengingat target pembangunan jalan tol Sumatera ini harus selalu terukur dari aspek progresnya.

“Ini yang terus kita pantau karena kita harapkan target jalan tol Sumatera ini harus selalu terukur dari aspek progresnya," kata Aria Bima dalam keterangannya pada Rabu (10/8/2022).

baca juga:

Aria Bima berharap  jajaran BUMN Karya dapat mengejar target rencana pemerintah dalam pembangunan jalan tol yang ada.

Selain itu, ada beberapa penugasan yang butuh campur tangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol, yaitu terkait pembebasan tanah menjadi hal yang penting karena terdapat beberapa ruas jalan yang memang belum bisa dikerjakan,

"Meskipun dananya sudah ada, namun pembebasan lahannya belum selesai, BUMN Karya harus memaksimalkan target capaian (pembangunan) ruas (jalan tol) sampai dengan Oktober 2024," tegasnya.

Menurut Aria Bima, BUMN Karya juga harus menjelaskan panjang dan implikasinya mengenai dana yang dikeluarkan, sehingga nantinya keputusan Komisi VI DPR RI beserta Badan Anggaran itu bisa membuat langkah-langkah terobosan.

"Kita juga memberi kebebasan pada Hutama Karya untuk mencari mitra atau partner yang bisa diajak untuk bekerja sama di dalam menyelesaikan target capaian jalan tol di wilayah Aceh,” tutur Aria Bima.

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun turut menyoroti  laporan keuangan Adhi Karya yang terus merugi, namun terdapat proyek yang dikerjakan dan sudah dibayar, namun tidak dimasukkan ke laporan keuangannya.