News

Legislator Ini Sentil Sri Mulyani soal Anggaran Pemilu 2024 yang Baru Cair Rp2,4 Triliun

Guspardi Gaus mendesak pemerintah segera mencairkan kebutuhan keuangan yang dibutuhkan KPU dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

Legislator Ini Sentil Sri Mulyani soal Anggaran Pemilu 2024 yang Baru Cair Rp2,4 Triliun
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendesak pemerintah untuk segera mencairkan kebutuhan keuangan yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam menjalankan tugas yang diamanatkan sebagai penyelenggara Pemilu 2024.

"KPU tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp8,06 triliun, baru dicairkan Rp2,4 triliun," kata Guspardi dalam keterangan tertulis, Selasa (2/8/2022).

"Dan pada tanggal 26 Juli 2022 Kementerian Keuangan melalui Dirjen Anggaran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp1,245 triliun. Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp4,415 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah," sambungnya.

baca juga:

Sebab, kata Guspardi, KPU saat ini sudah mulai melaksanakan tahapan pendaftaran partai politik mulai 1-14 Agustus 2022. Kemudian tahapan verifikasi administrasi dan faktual serta tahapan lainnya seperti penetapan peserta Pemilu 2024 yang akan diumumkan tanggal 14 Desember 2022.

"Belum lagi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang juga masuk dalam tahapan Pemilu yang dilaksanakan tahun 2022," terangnya.

Legislator PAN itu mengungkapkan, ketika rapat bersama untuk pengambilan keputusan tingkat I tentang DOB Papua pada tanggal 28 Juni 2022 lalu, dirinya pun sudah menyuarakan dan meminta kepada Sri Mulyani sebagai Menteri Kuangan untuk segera mencairkan sisa anggaran untuk KPU agar bisa diprioritaskan.

"Sayang sampai hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah," ungkapnya.

Oleh karenanya, Guspardi berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dapat memberikan perhatian lebih khusus guna mempercepat realiasi kekurangan anggaran yang dibutuhkan KPU sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah disetujui oleh anggarannya oleh komisi II DPR RI.

"Kemudian kita juga berharap dukungan dari kawan-kawan di Badan Anggaran untuk meminta Menteri Keuangan agar anggaran KPU dapat segera dicairkan. Demi kelancaran tahapan Pemilu dan program yang telah dirancang oleh KPU," tandasnya.