News

Legislator Golkar Desak Pemerintah Segera Selesaikan Masalah Distribusi Bansos

Ada beberapa distribusi bansos yang perlu di selesaikan, pertama PKH, kedua Kartu Sembako atau BPNT, yang ketiga BST


Legislator Golkar Desak Pemerintah Segera Selesaikan Masalah Distribusi Bansos
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/5/2021). (Youtube DPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam distribusi Bantuan Sosial (Bansos).

Ace menyebut, ada beberapa distribusi bansos yang perlu diselesaikan, pertama PKH, kedua Kartu Sembako atau BPNT, yang ketiga BST dan beberapa program-program yang lain.

"Kami ingin memastikan bahwa bantuan tersebut itu sampai kepada masyarakat dengan skema yang bermacam-macam," ujar Ace saat mengikuti Kunjungan Kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial ke Kabupaten Bandung di Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sabilulungan, Soreang, Jumat (27/8/2021).

"Karena kita tahu bahwa di era pandemi seperti sekarang ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan batuan perlindungan sosial yang sebagian besar itu ada pada Kemensos," sambungnya.

Menurut Ace, beberapa masalah pendistribusian gagal penyaluran dikarenakan alamat penerima tidak jelas. Alamat penerima sudah pindah domisili dan masih ada warga yang dinyatakan menerima padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia.

“Tadi telah dijelaskan misalnya bahwa untuk PKH ditemukan masalah. Terutama persoalan pendistribusian dari bantuan sosial tersebut. Masih ada sekitar 2300an. Itu cukup besar ya. Yang kedua untuk Kartu Sembako sekitar 5000an dan satu lagi, Bantuan Sosial Tunai (BST) kami juga masih menemukan ternyata ada sekitar 5000an," paparnya.

"Jadi temuan-temuan semacam ini di Kabupaten Bandung tentu harus segera diselesaikan. Karena bansos ini akan terus menerus diberikan oleh Pemerintah," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku akan berupaya menghapus praktik kolusi bansos, dimana sering terjadi warga lebih kaya malah mendapat bansos karena dekat dengan birokrasi.

Risma mengatakan pihaknya mengejar perbaikan data secara terus menerus, demi meningkatkan ketepatan serta efektifitas bansos. Untuk itu, pemerintah melakukan penyempurnaan reformasi lewat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait.

"Pertama kami menyampaikan kita selesaikan DTKS, secara angka sudah clear namun kita perlu memperbaiki kualitas data, ada yang menyampaikan ada yang berhak menerima. Tapi karena dekat birokrasi dia dapat. Ini kita selesaikan," ucapnya saat Konferensi Pers Keterangan RAPBN 2022, Senin (16/8/2021).[]