Ekonomi

Legislator Desak Pemerintah Kaji Lebih Dalam Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro

Legislator Desak Pemerintah Kaji Lebih Dalam Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati saat Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan membahas Ekstensifikasi Barang Kena Cukai berupa Kantong Plastik di Gedung DPR RI, Rabu (20/2/2020). (ISTIMEWA )

AKURAT.CO, Rencana untuk mendorong segera terbentuknya BUMN ultramikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Pemodalan Nasional Madani (Persero) dikhawatirkan tak mampu menuntaskan persoalan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan dilihat berdasarkan latar belakang rencana pembentukan holding ultramikro adalah karena keinginan Pemerintah melalui Kementerian BUMN agar UMKM bisa naik kelas.

“Permasalahan yang dihadapi UMKM bukan hanya sebatas pendanaan, tetapi beragam meliputi masalah SDM-nya, akses pemasarannya, serta jejaring dan teknologinya," kata dia dalam diskusi virtual, yang diselenggarakan Forum Jurnalis Ekonomi dan Bisnis (FORJES), Kamis (8/4/2021).

Oleh karena itu, ia menilai kebijakan holding BUMM ini perlu dikaji lebih dalam termasuk dampaknya bagi kepentingan negara secara lebih luas.

Menurut Anis, pembentukan holding BUMN ultramikro berpotensi membuat PT Pegadaian dan PT PNM menjadi anak usaha BUMN dan PT BRI cenderung akan menjadi perusahaan holdingnya, melansir Antara.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, kemungkinan terbentuknya holding tersebut cukup besar, lantaran rencana ini ada di tangan pemerintah.

Menurut Piter, holding BUMN ultramikro akan memiliki dampak bagi perusahaan BUMN itu sendiri.

baca juga:

 “BRI bisa menggunakan likuiditasnya yang besar maka PNM bisa menyakinkan bahwa kreditnya lebih mudah dan lebih banyak. Tetapi yang menarik adalah ini bukan persoalan penambahan perusahaan saja, tetapi yang diharapkan adalah keberadaan Pegadaian dan PNM sekarang sudah diterima oleh masyarakat," jelasnya.

Sekadar informasi, Seperti diketahui, holding BUMN ultra mikro akan dibentuk pemerintah melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM. Holding ini rencananya terbentuk maksimal pada kuartal III tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 2020 lalu proporsi pembiayaan UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,97%.

Padahal pelaku usaha di Indonesia 99 persen adalah segmen UMKM. Di satu sisi, penyerapan tenaga kerja dari sektor ini mencapai 97% dan memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 60%. Kalau tidak ada upaya apapun, maka sulit bagi UMKM termasuk ultra mikro untuk naik kelas mengembangkan kapasitas usaha dan daya saing.

Sinergi ekosistem ultra mikro yang dibentuk Pemerintah bertujuan untuk mendukung visi dalam memberdayakan usaha ultra mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, serta menyasar sekitar 57 juta nasabah ultra mikro, dimana 30 juta di antaranya belum terakses ke sumber pendanaan lembaga keuangan formal.

Ekosistem ini akan memberikan layanan produk yang lebih lengkap dan potensi pendanaan yang lebih murah untuk sekitar 29 juta usaha ultra mikro pada tahun 2024. Kehadiran holding ultra mikro, menurut Misbakhun, akan menciptakan ekosistem yang lengkap bagi pelaku ultra mikro untuk dapat lebih memacu kinerjanya.

Alasannya, setiap lembaga yang terlibat memiliki karakteristik berbeda yang bisa menjadi anak tangga bagi pelaku usaha ultra mikro terus mengembangkan usahanya.[]

Sumber: ANTARA

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu