News

Lebar Alquran Buat Bungkus Petasan, HNW: Itu Penistaan Agama

Hidayat Nur Wahid  mengutuk keras penggunaan lembaran-lembaran Alquran sebagai pembungkus dan bahan petasan.


Lebar Alquran Buat Bungkus Petasan, HNW: Itu Penistaan Agama
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)  Hidayat Nur Wahid  mengutuk keras penggunaan lembaran-lembaran Alquran sebagai pembungkus dan bahan petasan, yang terjadi  di Ciledug, Tangerang.

Hidayat  juga sepakat dengan MUI dan Muhammadiyah yang menegaskan hal tersebut merupakan perbuatan penistaan terhadap Alquran, kitab Sucinya Umat Islam. 

Karena itu, menurut Hidayat kasus tersebut  perlu diusut tuntas. Dia memdesak agar pelakunya diberi sanksi yang tegas sehingga kejadian serupa tidak terulang. Apalagi, kasus ini sempat  viral di medsos. Itu  pertanda peristiwa  tersebut sudah jadi perhatian publik. 

Kata dia, berulangnya penistaan terhadap agama dan simbol semua agama yang diakui di Indonesia, membuktikan diperlukannya  instrumen hukum yang bersifat lex specialis. Yaitu, instrumen hukum yang bisa melindungi simbol agama-agama di Indonesia, agar terjadi perulangan penistaan agama, tokoh agama maupun simbol agama-agama di Indonesia.

“Tindakan tegas polisi  harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang sangat menghormati Alquran sebagai Kitab Suci. Juga  agar kesucian Agama dan ajarannya tetap terjaga, sehingga ajaran Agama dapat dijalankan untuk kebaikan kemanusiaan, dan harmoni kerukunan antar Umat beragama juga selalu dapat dijalankan,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (14/9/2021). 

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid  mengatakan,  untuk mendukung penegak hukum menjaga ketertiban terkait keharmonisan umat beragama, diperlukan juga instrumen hukum yang lebih memadai dan spesifik/khusus (lex specialis) untuk melindungi simbol Agama secara efektif dan sistematis.

Saat ini kata HNW instrumen hukum yang tersedia  belum menimbulkan efek jera kepada pelaku penistaan terhadap agama Islam dan simbolnya, sehingga masih terus terjadi. Bahkan  ada tokoh Budha yang heran dengan terus terjadinya penistaan terhadap Agama Islam (Simbol/Tokohnya) di Indonesia, Negara Pancasila, yang mayoritas warganya justru beragama Islam.  

“Selain dijadikan sebagai bungkus petasan, agama Islam juga beberapa kali menjadi bahan lawakan atau candaan. Itu terjadi karena permisifnya publik, juga karena tidak ada sanksi hukum yang tegas, sehingga para penista Agama / Simbol Agama mengira mereka tidak melakukan pelanggaran hukum, sehingga nista itu terulang lagi dan lagi,” ujarnya. 

Selama ini perbuatan penistaan agama kata HNW kerap kali diusut dengan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahaan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Atau Pasal 156s KUHP, dengan ancaman maksimal 5 tahun.

“UU tersebut hanya terdiri dari 5 pasal, jadi tidak secara komprehensif mengatur perlindungan terhadap Agama atau Simbolnya seperti Rumah Ibadah maupun Kitab Suci,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan  Dewan Perwakilan Rakyat  sedang menyiapkan RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU PTASA).

Nantinya, RUU PTASA, ini merupakan salah satu  upaya untuk memberikan perlindungan terhadap  semua Agama yang diakui di Indonesia dan simbol-simbolnya. “Ini seharusnya bisa menjadi fokus prioritas DPR, agar segera  diundangkan.  Agar kejadian penistaan Agama dan Simbol Agama yang meresahkan masyarakat, tidak terulang lagi,” ujarnya.[TIM]