News

LBH: Pasal di RKUHP Berpotensi Membungkam Kebebasan Pers


LBH: Pasal di RKUHP Berpotensi Membungkam Kebebasan Pers
Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU KUHP dan Tim Pemerintah (AKURAT.CO/Dedi Ermansyah)

AKURAT.CO, Saat ini DPR khususnya Komisi III bersama Pemerintah masih tetap melakukan pembahasan terhadap rumusan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Meski sempat beredar isu bahwa RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat, akan tetapi pasca desakan masyarakat sipil melalui serangakaian aksi pada akhirnya rencana pengesahan dalam waktu dekat pun ditunda. 

Menanggapi hal ini, Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers, salah satunya Direktur LBH Pers, Nawawi Bahrudin mengatakan, meski pengesahan RKUHP ditunda, masyarakat sipil tetap harus mengawal proses pembahasan yangs sedang berjalan. Khususnya mengenai norma pasal yang berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

"Dalam berbagai rumusan pasal-pasal dalam RKUHP masih banyak rumusan yang berpotensi mengkriminalkan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers," kata Nawawi, dalam pernyataan tertulisnya, (13/2).

Ketentuan yang berpotensi mengkriminalisasi tersebut diantaranya, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat, penghinaan terhadap pemerintah, penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti, serta gangguan dan penyesatan proses pengadilan.

Ia mengatakan bahwa ancaman pembungkaman telah menyasar kepada kerja-kerja jurnalistik. Sebab, menurut dia, rumusan pasal yang mengatur pemidanaan terhadap siapapun yang mempublikasikan sesuatu yang menimbulkan akibat sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan sangat rentang menyasar bahkan mengkriminalisasi kerja-kerja jurnalistik yang berusaha menyiarkan proses persidangan.

Selain itu, kata dia, delik mengenai penyebaran berita bohong juga berpotensi mengancam kerja pers dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk menyiarkan fenomena publik. 

"Upaya-upaya mengkriminalisasi kerja-kerja publikasi oleh pers sangat tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dan diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujarnya. 

Dengan diaturnya rumusan-rumusan tersebut, maka apabila RKUHP ini disahkan maka berakibat terkekangnya kerja-kerja jurnalistik dalam menyiarkan suatu fenomena publik. 

Nawawi menilai, dalam merumuskan RKUHP khususnya mengenai pasal-pasal yang bersinggungan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers telah secara jelas, DPR bersama Pemerintah dalam melakukan penyusunan tidak didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan  UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Berdasarkan hal diatas, kami masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Pers, pertama, mendesak Pemerintah dan DPR menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sudah diatur dalam Konstitusi, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam melakukan perumusan atas pasal-pasal dalam RKUHP, " paparnya. 

Kedua, pihaknya meminta pemerintah dan DPR mencabut rumusan pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.

Ketiga, ia menambahkan, meminta pemerintah dan DPR mengedepankan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

"Khususnya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan pers, dalam membuat rumusan dan ketentuan dalam RKUHP," sambungnya. []