News

LBH Jakarta Sesalkan Kebijakan Anies Terbitkan Ratusan IMB di Pulau Reklamasi


LBH Jakarta Sesalkan Kebijakan Anies Terbitkan Ratusan IMB di Pulau Reklamasi
Anies Baswedan dan Zulkifli Hasan saat ditemui di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/5).

AKURAT.CO, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyesalkan keputusa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan ratusan sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi.

Pengacara publik LBH Jakarta Ayu Eza Tiara mengatakan idealnya penerbitan IMB itu mesti berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Perda tersebut telah ditarik Anies untuk direvisi  namun hingga saat ini belum dikembalikan ke DPRD untuk dibahas dan undangkan kembali.

baca juga:

Dia menyebut dalam Perda RZWP3K itu juga tentu masih terdapat bahasan - bahasan yang keliru. Sebab dalam rancangannya Pemprov DKI melakukan sepihak dan tak melibatkan masyarakat.

"Dalam merancang RZWP3K itu sendiri bermasalah karena tidak melibatkan masyarakat," kata Eza saat dikonfirmasi, Sabtu (15/6/2019).

Lebih dari itu, Eza menyebut sedari awal proyek reklamasi memang sudah menyalahi berbagai aturan. Pelanggaran tak hanya dilakukan Pemprov DKI namun pihak pengembang juga ikut melakukannya.

Eza mengatakan Analisis dampak lingkungan (Amdal) yang dibuat oleh para pengembang reklamasi pun tidak dibuka ke publik hingga saat ini.

"Amdalnya aja tidak transparansi, tidak melibatkan masyarakat," tuturnya.

Dihubungi terpisah Wakil ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik juga mengemukakan hal yang sama. Menururut Politikus Gerindra ini penerbitan IMB memang idealnya menunggu perda RZWP3K tuntas dibahas Dewan Kebon Sirih.

"Setahu saya mekanisme IMB itu kan harus sesuai ketentuan yang ada kemudian bila dia melanggar ada denda. Gitu," kata Taufik.

Hal senada juga disampaikan pengamat kebijakan publik dari universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah. Dia menilai penerbitan ratusan IMB itu menyalahi asas hukum. Anies dituding menabrak aturan lantaran menerbitkan sertifikat tanpa adanya Perda sebagai landasan hukum.

"Itu menyalahi aturan karena itu Perdanya belum ada. Masih laut hitungnnya harusnya mununggu Raperdanya keluar dulu baru terbitin IMB. Nah kalau udah jadi daratan pemprov DKI punya alasan mengeluarkan IMB," ujarnya.[]

Yohanes Antonius

https://akurat.co

0 Comments

Leave a comment

Sorry, you mush first