News

LBH Jakarta Catat 7 Kasus Bunuh Diri Akibat Terjerat Pinjol

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut pihaknya telah menerima ribuan pengaduan dari korban pinjaman online (Pinjol).


LBH Jakarta Catat 7 Kasus Bunuh Diri Akibat Terjerat Pinjol
Polisi menggerebek salah satu perusahaan Pinjol (YouTube/Akuratco)

AKURAT.CO, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut pihaknya telah menerima ribuan pengaduan dari korban pinjaman online (pinjol). Selain menangani korban pinjol, pihaknya juga mencatat ada tujuh kasus bunuh diri nasabah pinjol yang terjerat hutang. 

"Ada 7.200 pengaduan yang masuk ke kami melalui email, pengaduan konsultasi dan lewat telpon setiap hari kita terima," kata Pengacara LBH Jeanny Sirait pada Sabtu (13/11/2021). 

Mereka juga menerima aduan dan mencatat sedikitnya ada 6 kasus laporan bunuh diri yang dialami nasabah pinjol. Itu pertanda, korban pinjol sudah terhimpit tagihan pinjol. Mereka memilih mengakhiri hidup lantaran terhimpit jerat pinjol. 

"Yang kami catat ada 6 sampai 7 laporan bunuh diri akibat pinjaman online selama 3 tahun terakhir ini," ujarnya. 

Lebih jauh, Jeanny menjelaskan, permasalahan pinjol tidak bisa direspons dengan hanya menyediakan jasa call center laporan kepolisian. Bahkan tidak juga cukup dengan penutupan aplikasi saja. Jeanny menyebut, hal itu adalah respon reaktif yang muncul setelah masalah itu ada.

"Yang dibutuhkan upaya pencegahan lewat regulasi yang selama ini enggak pernah hadir. Regulasi yang dibutuhkan masyarakat yang komperhensif dan menjawab kebutuhan publik itu sampai saat ini belum pernah hadir," katanya. 

Respon reaktif yang dilakukan kepolisian, sambungnya, tidak akan menjawab permasalahan karena akan kembali masalah baru. Respons yang dibutuhkan, lanjut Jeanny, yakni respon pencegahan supaya tidak muncul lagi masalah. 

"Yang disasar melalui Gugatan Warga Negara atau Citizen Law Suit (CLS) di PN Jakpus ini adalah regulasi yang komperhensif dan menjawab kebutuhan publik. Bukan regulasi yang bersifat reaktif," ujarnya. 

Seperti diketahui, kemarin, Jumat (12/11/2021) pihaknya mengajukan gugatan warga negara di PN Jakarta Pusat. Sebagai tergugat dalam gugatan itu yakni Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). []