Ekonomi

Lawan Predatory Pricing di Pasar Digital dengan Batasi Impor, Adalah Kesalahan!

praktik predatory pricing atau tarif predator di pasar digital Indonesia merugikan banyak pihak


Lawan Predatory Pricing di Pasar Digital dengan Batasi Impor, Adalah Kesalahan!
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (3/11/2018). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor dan impor pada Juli 2018. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia tembus US$ 16,24 miliar atau tumbuh 19,33% secara tahunan. Sementara impor naik 31,56% tahunan menjadi US$18,27 miliar. Sehingga defisit neraca perdagangan bulan lalu mencapai US$2,03 miliar. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Kebijakan pemerintah untuk merespons kekhawatirannya bahwa praktik predatory pricing atau tarif predator di pasar digital Indonesia merugikan banyak pihak, dengan cara membatasi impor tidak hanya akan merugikan konsumen tetapi juga penjual eceran domestik.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu, mengatakan Setelah menurunkan ambang batas bea masuk untuk transaksi lintas negara di awal tahun 2020, pemerintah kini mewacanakan pembatasan perdagangan barang impor secara online demi mencegah produsen asing menguasai pasar dengan menjual dengan tarif predator atau jauh di bawah biaya produksi.

Thomas berpendapat kesalahan mendasar dalam memutuskan pembatasan tersebut melalui revisi Peraturan Kementerian Perdagangan tahun 2020, adalah karena pemerintah tidak memiliki bukti bahwa benar telah terjadi praktek tarif predator di pasar digital di Indonesia.

“Pengurangan harga oleh penjual dengan cara memangkas biaya produksi yang tidak efisien adalah hal yang bukan hanya fair, tetapi justru diharapkan untuk memicu efisiensi pada skala yang lebih besar melalui proses kompetisi. Demikian juga halnya dengan peningkatan volume produksi untuk menurunkan biaya produksi per unit yang bukan merupakan tarif predator,”Kata Thomas lewat keterangan tertulisnya, Minggu (13/6/2021).

Mengkategorikan sebagai “Predator” produsen yang berhasil memperluas porsi pasarnya dengan produktivitas yang tinggi atau pengelolaan biaya yang baik, merupakan preseden buruk bagi ekonomi karena justru akan menghambat kompetisi dan inovasi di pasar, ungkapnya.

Pada prinsipnya, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai praktik tarif predator apabila memenuhi tiga kondisi, yaitu perusahaan predator menetapkan harga di bawah biaya produksi, mengalahkan pesaing untuk mendominasi pasar dan setelahnya menetapkan harga yang sangat tinggi untuk menutup kerugian mereka. Ketiadaan unsur-unsur ini membuat pelabelan tarif predator pada pelaku usaha menjadi tidak berdasar.

Membedakan antara harga predator dan harga kompetitif memang tidak mudah namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan pedoman dengan berbagai opsi pengujian untuk menentukan apakah predatory pricing berada dibalik rendahnya suatu harga.

Pangsa pasar yang kecil dari pelaku usaha asing dengan sendirinya mengurangi kemungkinan terjadinya praktik tarif predator, karena akan sangat tidak efisien bagi mereka untuk memaksa mendorong para pelaku usaha lokal keluar dari pasar hanya dengan instrumen harga.

“Selanjutnya, tingginya partisipasi pelaku usaha eceran pada pasar digital juga menandakan bahwa pembatasan kuota terhadap peredaran barang asing juga akan melukai tidak hanya para pembeli, tetapi juga para UKM eceran tersebut. Karenanya, opsi ini harus diberikan prioritas yang paling rendah,” imbuh Thomas.

Denny Iswanto

https://akurat.co