Ekonomi

Lawan Gugatan Uni Eropa Soal Ekspor Bijih Nikel, Ini Strategi Pemerintah!

Lawan Gugatan Uni Eropa Soal Ekspor Bijih Nikel, Ini Strategi Pemerintah!
Illustrasi

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk melawan gugatan Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel.

Untuk diketahui, UE secara resmi untuk kedua kalinya meminta pembentukan panel sengketa DS 592-Measures Relating to Raw Materials pada pertemuan reguler Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body-WTO) pada 22 Februari 2021.

Arifin mengatakan, pemerintah memiliki lima langkah dalam melawan gugatan tersebut. Adapun yang dimaksud yakni konsolidasi, penunjukan firma hukum, penyusunan pernyataan bersama terkait gugatan, penyiapan data terkait gugatan serta membentuk tim untuk menyampaikan pembelaan di sidang.

baca juga:

"Pertama konsolidasi dilakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Konsultan Hukum yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi," ucapnya saat RDP dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Kedua, katanya, Indonesia telah menunjuk firma hukum Baker Mckenzie di Jenewa, dan Joseph Wira Koesnaidi (JWK) di Jakarta, untuk mewakili Indonesia dalam menghadiri sidang DSB WTO dan menyusun tanggapan atas gugatan Uni Eropa.

Kemudian penyusunan statement bersama dalam menanggapi pertanyaan media dan publik terkait isu DS592, sehingga seluruh pernyataan dari pejabat pemerintah terkait sejalan dengan argumentasi pembelaan Indonesia.

"Kementerian ESDM pun menyiapkan data/informasi yang relevan dan analisa seluruh aturan-aturan yang terkait untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di DSB WTO," ucapnya.

Langkah terakhir, tutur Arifin, pemerintah sedang menyiapkan tim tenaga ahli untuk mendukung dan menyampaikan pembelaan di sidang.

Arifin menambahkan, hingga saat ini Indonesia masih dalam proses untuk pembentukan panel. Menurut estimasinya, sengketa akan selesai pada Maret 2022 hingga Juni 2023 di mana masih ada empat proses lagi yang harus dilewati. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu