News

Larangan Mudik Tidak Berlaku di Mamminasata, Dishub: Tetap Ada Pengetatan

Pemprov Sulsel memberikan pengecualian bagi kawasan Mamminasata terhadap aturan larangan mudik


Larangan Mudik Tidak Berlaku di Mamminasata, Dishub: Tetap Ada Pengetatan
Polisi memeriksa surat ijin sopir mobil travel yang membawa tiga orang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dari luar negeri di tol Jakarta-Cikampek, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (25/4/2020). Pada hari kedua penyekatan pemudik di jalan tol masih banyak kendaraan yang tidak mengatur jarak sosial dan warga yang memaksaan untuk mudik. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Selatan mengatakan kawasan Mamminasata mendapatkan pengecualian terhadap aturan larangan mudik dari pemerintah.

"Meski masuk pengecualian, tetap ada pengetatan,"  ujar Kadishub Sulsel, Muhammad Arafah di Makassar, Minggu (18/04/2021).

Ia mengatakan, wilayah Mamminasata itu masuk dalam pengecualian. Namun, bukan berarti bebas, maka harus tetap fokus dalam upaya pencegahan penularan COVID-19.

Ia menjelaskan, kawasan aglomerasi Makassar – Maros – Gowa – Takalar (Mamminasata) menjadi satu-satunya di Sulsel yang mendapatkan pengecualian.

Namun demikian, bukan satu-satunya di Indonesia karena beberapa daerah seperti di Jabodetabek dan wilayah Sumatera seperti Medan, Binjai dan Deli Serdang, juga mendapatkan pengecualian larangan mudik.

Kawasan aglomerasi Mamminasata mendapatkan pengecualian karena banyak orang yang berasal dari Gowa, Maros, dan Takalar bekerja di Makassar. Sehingga, para pekerja ini masih dibolehkan melakukan perjalanan atau mendapatkan pengecualian, tapi tetap harus dilengkapi surat tugas.

Selain Mamminasata, poin pengecualian larangan mudik juga berlaku bagi pekerja/perjalanan dinas bagi ASN, BUMN/BUMD, Polri, TNI, swasta yang dilengkapi surat tugas tanda tangan basah dan cap.

Selanjutnya, ada juga kebijakan bagi orang yang mengunjungi keluarga yang sakit atau meninggal. Bagi ibu hamil cukup satu pendamping, melahirkan dua pendamping, dan bagi yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara darurat.

Di luar delapan poin itu, Dishub memastikan akan mengambil tindakan tegas bagi pelanggar, di antaranya memaksa pengendara putar balik.[]

Sumber: Antara

Arief Munandar

https://akurat.co