News

LaNyalla Sebut Mahalnya Biaya Poltik Jadi Penyebab Tingginya Angka Korupsi

LaNyalla menegaskan bahwa sudah saatnya masyarakat saat ini juga diberikan edukasi politik yang baik dan etis.


LaNyalla Sebut Mahalnya Biaya Poltik Jadi Penyebab Tingginya Angka Korupsi
Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti saat melakukan audensi dengan sejumlah Perwakilan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI) di Gedung DPD, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyebut tingginya angka korupsi di Indonesia lantaran biaya politik cukup tinggi. Hal tersebut diduga menjadi salah satu pemicu pejabat kerap lakukan korupsi.

"Dapat kita simpulkan jika biaya politik mahal ini menjadi penyebab tingginya praktik korupsi di negeri ini. Hal itu sejalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tutur La Nyalla di sela kunjungan kerjanya ke Surabaya, Sabtu (2/7/2022).

La Nyalla mengungkapkan tingginya biaya politik tersebut berpotensi timbulkan sikap korup para pejabat usai terpilih. Begitupun dengan pendapatan yang didapat sebagai pejabat, menurut La Nyalla biaya yang dikeluarkan untuk berpolitik tidak akan sepadan.

baca juga:

Mantan Ketua PSSI tersebut juga mengatakan selain potensi sikap korup yang akan timbul, potensi kinerja dinilai akan rendah dan cenderung tak memikirkan masyarakat pemilih.

"Fakta banyaknya para pejabat yang terjerat dugaan kasus korupsi menunjukkan bahwa biaya politik ada hitungannya," beber La Nyalla.

La Nyalla menegaskan bahwa sudah saatnya masyarakat saat ini juga diberikan edukasi politik yang baik dan etis. Tidak lagi bersedia memilih jika diberi uang dan jika tidak diberi uang oleh si pemilih, maka tidak mau memilih.

Perilaku money politik dilakukan oleh para politikus yang ingin serba instan ingin menjadi pejabat, namun dampaknya besar bagi masyarakat. 

La Nyalla juga melihat pentingnya menanamkan kesadaran politik agar para politikus dan calon pejabat beradu gagasan, perjuangan, etika serta berwawasan bahwa jabatan bukan satu-satunya target yang harus dicapai, sehingga menghalalkan berbagai cara.

"Perlu segera dilansir berapa sesungguhnya biaya politik yang wajar dan rasional agar tidak masuk ke dalam jebakan politik transaksional," tutur La Nyalla. 

Ia juga menyampaikan untuk menciptakan politik yang rasional bisa dimulai dari rasionalitas undang-undangnya itu sendiri.

"Jika aturan-aturan main sudah tidak rasional, semua mekanisme politik kita akan tidak rasional, termasuk biaya yang melangit, sedangkan gaji yang diterima sangat relatif," ujar La Nyalla.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengungkapkan biaya politik di Indonesia termasuk mahal. Bahkan untuk kepala daerah tingkat II saja bisa mencapai puluhan miliar.

"KPK sangat menyadari biaya politik di negeri ini mahal, menjadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah tidak ada yang gratis. Kami telah melakukan survei, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," ungkap Alex.[]