News

Lantik PAW Anggota MPR RI, Bamsoet Kembali Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo lantik Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) Muhammad Rizal dari Fraksi PAN


Lantik PAW Anggota MPR RI, Bamsoet Kembali Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat melaksanakan sumpah jabatan pergantian antar waktu anggota MPR di Ruang Delegasi, Nusantara IV, KOmpleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memimpin upacara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) Muhammad Rizal dari Fraksi PAN menggantikan anggota DPR RI Ali Taher yang meninggal dunia pada Januari 2021.

Bamsoet berharap, jejak pengabdian Muhammad Rizal bisa menjadi bekal dalam memudahkan yang bersangkutan melaksanakan wewenang dan tugas konstitusional di MPR RI.

Khususnya, kata Bamsoet, dalam mengawal visi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan; Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, yang memiliki tugas mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI.

"Yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, kepada setiap elemen bangsa untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan budaya, serta membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan beradab," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/4/2021).

"Termasuk dalam memberikan masukan dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mencerminkan semangat Empat Pilar MPR RI," sambungnya.

Pada kesempatan itu, Bamsoet menyinggung soal penertiban Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) yang tidak mencantumkan Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib.

Serta hilangnya frasa agama dalam Visi Pendidikan Indonesia yang tercantum dalam Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, dan tidak adanya jejak pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari dalam kamus sejarah yang diterbitkan dan dikelola Kemendikbud.

"Walaupun Kemendikbud sudah menyatakan akan merevisi PP SNP serta mengoreksi Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan Kamus Sejarah Online, kejadian ini tetap menjadi catatan yang harus mendapat perhatian serius dari Kemendikbud," tegasnya.

Menurutnya, selain tidak selaras dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mewajibkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib, PP SNP tersebut dibuat tanpa informasi yang lengkap dan pertimbangan yang mendalam.

"Sejatinya Kemendikbud harus menjadi garda terdepan yang memastikan Pancasila dan bahasa Indonesia ditanamkan kepada seluruh peserta didik, agar tumbuh rasa nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Bukan justru sebaliknya," tandasnya.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu