News

Lanjutan Korupsi e-KTP, Pengusaha Andi Narogong Diperiksa KPK

KPK memeriksa Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus lanjutan korupsi KTP elektronik (e-KTP).


Lanjutan Korupsi e-KTP, Pengusaha Andi Narogong Diperiksa KPK
Tersangka kasus KTP Elektronik Andi Agustinus atau Andi Narogong saat bersaksi dalam persidangan Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (29/5). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus lanjutan korupsi KTP elektronik (e-KTP). Andi diperiksa di Lapas Kelas 1 Tangerang.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PLS). 

"Pemeriksaan saksi korupsi pengadaan paket penerapan KTP Elektronik untuk tersangka PLS," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jakarta, Senin (18/10/2021). 

Diketahui, pada Agustus 2019 silam, KPK menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP. Keempat tersangka baru itu adalah mantan anggota DPR Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos. 

Empat orang itu disangka melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus ini, Pemilik PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar; Miryam Haryani diduga diperkaya US$1,2 juta; manajemen bersama konsorsium PNRI sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar; Husni Fahmi diduga diperkaya senilai US$20.000 dan Rp10 juta. 

Dalam kasus ini, Isnu Edhi Wijaya bersama-sama Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan PPK Kemendagri Sugiharto dalam mengatur pemenang proyek. Isnu meminta agar perusahaan penggarap proyek ini nantinya bersedia memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR dan pejabat Kemendagri agar bisa masuk dalam konsorsium penggarap KTP-el. 

Adapun konsorsium itu adalah Perum PNRI, PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, dan PT Sucofindo. Adapun pemimpin konsorsium disepakati berasal dari BUMN yaitu PNRI agar mudah diatur karena dipersiapkan sebagai konsorsium yang akan memenangkan lelang pekerjaan penerapan KTP-el.