Ajib Hamdani

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI
Ekonomi

Langkah Kontraproduktif Menteri Keuangan


Langkah Kontraproduktif Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan laporan pandangan pemerintah saat Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan 2020-2021 di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Rapat Paripurna kali ini kembali membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN (P2APBN) TA 2019. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Target pertumbuhan ekonomi 4,5%-5,5% pada tahun 2021, menjadi target yang menantang buat pemerintah dan seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. 

Dalam kondisi pandemi yang sudah cenderung melandai, vaksinasi yang terus diakselerasi menuju terciptanya herd immunity, selanjutnya dibutuhkan optimisme serta langkah nyata dari semua stakeholders.

Menarik untuk selanjutnya menanggapi pesimisme yang justru selanjutnya dibangun oleh Menteri Keuangan setelah adanya Forum Ekonomi atau World Economy Forum (WEF) lewat the Global Risk Report 2021 di Davos, Swiss. 

Resiko yang diamini oleh Menteri Keuangan diantaranya resiko asset bubbles, price instability, commodity shocks, debt crisis dan resiko geopolitik. 

Menteri Keuangan seperti mengulas dan justru mengamini kondisi-kondisi yang ada. Sebuah pendapat yang tidak salah, tapi cenderung tidak perlu dan tidak produktif.

Paling tidak, ada 2 hal yang bisa menjadi modal dan tolok ukur, pemerintah tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keadaan yang ada. 

Pertama adalah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang, adalah local domestic demand yang sangat besar serta ditopang oleh kekayaan alam yang berlimpah.

Ketika pemerintah bisa mendesain regulasi dari hulu sampai hilir yang bisa mengoptimalkan nilai tambah, maka Indonesia akan bangkit secara lebih cepat dalam konteks ekonomi. Inilah filosofi dari program Presiden Jokowi tentang transformasi ekonomi, gagasan pokok Pak Presiden untuk melakukan hilirisasi. 

Hal kedua adalah sudah dikeluarkannya UU nomor 2 tahun 2020 sebagai pengganti Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19.