News

Langgar Kode Etik, DKPP Tidak akan Cabut Sanksi Pemberhentian Evi Novida


Langgar Kode Etik, DKPP Tidak akan Cabut Sanksi Pemberhentian Evi Novida
Prof Muhammad, Ketua DKPP (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan tidak akan mencabut sanksi pemberhentian tetap Evi Novida Ginting sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena dinilai melanggar kode etik.             

Oleh karena itu terkait dengan keputusan pemberhentian Evi Novida Ginting, DKPP sudah berkomitmen pada keputusan awal. 

Ketua DKPP Prof Muhammad menegaskan bahwa majelis etik dalam pleno memutuskan pemberhentian tetap, maka hal itu sudah dipertimbangkan dengan sangat cermat, dan terukur, serta siap untuk dipertanggung jawabkan.       

"Kami sudah berkomitmen, bukan karena soal menang atau kalah, bahwa kami tidak akan mengubah harga diri putusan DKPP Nomor 317," kata Muhammad dalam diskusi virtual, Kamis (13/8/2020).                  

Meskipun Presiden Joko Widodo mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P/2020 tentang pemberhentian secara tidak hormat anggota KPU periode 2017-2022, Evi Novida Ginting, hal itu tidak mempengaruhi putusan DKPP 317-PKE-DKPP/2019 terkait pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU RI.

"Biarlah sejarah mencatat, lembaga peradilan mencatat bahwa DKPP pernah memberhentikan (Evi Novida Ginting-red)," ujarnya.                   

Ia menjelaskan, jika semangat cita-cita yang disampaikan oleh Profesor Jimly bisa terwujud, maka bisa dibentuk lembaga mahkamah etik untuk membanding putusan DKPP.  Tetapi sayangnya sampai hari ini, Undang-undang nomor 7 tahun 2017, pembuat undang-undang DPR dan pemerintah belum membuat lembaga banding etik.                  

"Sehingga jika kami mengubah putusan 317 itu sama dengan kami melanggar konstitusi,” sambungnya.      

Ia mengatakan DKPP memutus persoalan etik. Sementara belum terdapat lembaga banding etik di Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebutnya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa persoalan hukum, bukan permasalahan etik.       

Menurut Muhammad, hal tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 458 Angka 13 menyebutkan bahwa sifat putusan DKPP adalah final dan mengikat.       

"Dan, saat ini negara belum membentuk lembaga mahkamah etik yang bisa membanding putusan peradilan etik DKPP, " tegasnya. 

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dikatakan Muhammad, bukan hanya menerima suap atau memihak salah satu peserta pemilu, melainkan juga bertindak tidak profesional dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu.

"Kita ini dipercaya rakyat, kalau kita tidak ahli, bisa rusak ini pemilu," tuturnya.

Muhammad menuturkan dalam perspektif hukum tata negara, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertugas membentuk undang-undang, salah satunya adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 yang di dalamnya merumuskan kelembagaan DKPP.    

Untuk itu, putusan DKPP yang menyatakan Evi Ginting melanggar etika penyelenggara pemilu sudah sesuai dengan prosedur serta bersifat final dan mengikat.

Kalau persoalan dia (Evi Novida) diaktifkan kembali sudah dijelaskan oleh Prof Jimly. "Tetapi Insya Allah kami yang mengambil keputusan itu, sudah berkomitmen untuk tidak mengubah keputusan nomor 317,” ucap Muhammad.                        

"Saya tegaskan, atas nama lembaga DKPP bahwa jika besok Presiden  mengembalikan saudara Evi, hal itu tidak mengubah putusan pemberhentian tetap saudara Evi di lembaga peradilan etik DKPP,” tambah dia.                 

Dalam perspektif etika, Muhammad menambahkan bahwa hukum itu wilayah hukum. Dan DKPP tidak boleh masuk ke wilayah hukum. Namun demikian, DKPP melihat administrasi pemilu adalah bagian dari profesionalitas.                                 

"Artinya jika membiarkan administrasi pemilu dilakukan dengan tidak cermat, maka konsekuensinya seseorang yang harusnya memenangkan pemilu kemudian tercederai," tandasnya. []