News

Lakpesdam PBNU Dorong Pengesahan RUU TPKS

Marzuki Wahid, mengatakan bahwa pihaknya mendorong RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk segera disahkan. 


Lakpesdam PBNU Dorong Pengesahan RUU TPKS
Ilustrasi kekerasan seksual (Dhaka)

AKURAT.CO, Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Marzuki Wahid mengatakan bahwa pihaknya mendorong RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk segera disahkan. 

Hal tersebut dikatakan Marzuki saat menjadi narasumber dalam diskusi media bertajuk "Stop Kekerasan Seksual di Sekitar Kita" yang digelar di Gedung DPR RI, Jumat (26/11/2021) 

Marzuki mengataka, kurang lebih ada 5 alasan kekerasan seksual harus dilawan dan dicegah. Pertama, Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. "Saya pikir data soal itu sudah banyak. Karena itu tidak ada cara lain menghentikan kecuali dengan regulasi," kata Marzuki. 

Kedua, kekerasan seksual adalah kemungkaran. Menurut Marzuki, wajib hukumnya untuk mencegah kemungkaran sesuai dengan kewengangan masing-masing. 

Ketiga, kekerasan seksual adalah kemafsadatan (kerusakan). Marzuki mengatakan, sudah jelas bertentangan dengan maqashidus syaariah (tujuan diberlakukannya syariat agama).

"Karena maqshidus syariah itu salah satunya menciptakan kemaslahatan(kebaikan bersama) dan kekerasan seksual adalah kemafsadatan(kerusakan), oleh karena itu harus dicegah," terang Marzuki. 

Keempat, dalam Islam zina itu haram sehingga kekerasan seksual lebih haram lagi. "Kalau zina itu haram, apalagi kekerasan seksual yang mengandung unsur paksaan yang kemudian berdampak sangat tidak baik bagi korban," katanya. 

Kelima, kewajiban pemerintah untuk menutup jalan keburukan supaya tidak meluas. "Undang-undang ini bisa untuk menutup jalan keburukan itu. Karena itulah saya berpendapat bahwa hukumnya wajib undang-undang ini untuk segera disahkan," tuturnya. 

Marzuki menegaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui fraksi-fraksi yang menolak RUU TPKS dengan alasan agama. Kata Marzuki, agama biasanya hanya dijadikan tameng untuk kepentingan di baliknya, mengingat bahwa sesungguhnya pandangan agama sudah jelas menolak kekerasan seksual. 

"ini yang kadang (di)politisasi. Argumen-argumen ini diada-adakan yang menurut saya di balik ini ada kepentingan. Saya terus terang, teman-teman bisa membaca sendiri ada kepentingan, agama dijadikan tameng alasan aja, politsasi. Bisa jadi kalau(alasan sebenarnya) patriarki disebut-sebut, mungkin juga masa lalunya," kata Marzuki. 

Lebih lanjut, Marzuki mengatakan bahwa kekerasan seksual lebih buruk dibanding korupsi karena dampak jangka panjang yang tidak dapat dipulihkan. 

"Bahkan saya mengatakan korupsi itu tindakan yang berat sekali, kejahatan yg berat, kekerasan seksual lebih berat dari korupsi. Kenapa? kalau korupsi sebesar apapun masih bisa dipulihkan, tapi kekerasan seksual tidak bisa dipulihkan, direhabilitasi apapun tidak bisa. Trauma, kehormatan, kesucian, kemuliaan, martabat, itu gak bisa dipulihkan," tandasnya.[]