AKURAT.CO Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin menjadi sorotan gegara mewacanakan penghapusan jabatan gubernur, namun belakangan diklarifikasi menjadi menolak pemilihan gubernur (pilgub) langsung.
Sorotan datang dari segala penjuru, tak terkecuali Presiden Joko Widodo yang ikut mengkritisi.
Hanya Cak Imin figur ketum parpol dan Wakil Ketua DPR yang mendapatkan sorotan tajam pada awal 2023 atau setahun jelang Pemilu 2024. Apakah kontraproduktif atau wacana kontroversial ini bakal melambungkan namanya, perlu waktu untuk memastikannya, yang pasti Cak Imin kukuh mendorong pilgub dihapus.
baca juga:
"Anggarannya untuk pilkada besar jadi kemudian berantemnya panjang. Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem, sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu," kata Cak Imin.
Banyak pihak mengkritisi wacana tersebut yang dianggap tidak prodemokrasi. Menghapus jabatan gubernur melalui amendemen sistem pemerintahan maupun menghapus pilgub tentu menjadi perhatian ratusan kepala daerah yang sekarang sedang menjabat atau bersiap menghadapi Pilkada 2024.
Cak Imin berkeras wacana tersebut penting menjadi diskursus. Fraksi PKB di DPR bahkan sudah menyusun naskah untuk diusulkan ke Badan Legislasi.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menilai wacana Cak Imin berbahaya. Alasannya Indonesia butuh kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dia juga menepis argumentasi Cak Imin yang mendasarkan pada efisiensi anggaran untuk menghapus jabatan kepala daerah.
Presiden Jokowi bahkan turut bersuara. Kepala Negara menilai penghapusan jabatan gubernur sama dengan memutus rentang kendali pemerintah pusat hingga ke level kabupaten/kota.
Jokowi yang pernah menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta menilai perlu kalkulasi untuk meniadakan jabatan gubernur.
"Perlu kalkulasi, apakah lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung," tuturnya.
PKB yang bersama Partai Gerindra dalam perahu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) hingga kini belum mendeklarasikan pasangan capres-cawapres yang bakal diusung pada Pilpres 2024. Wacana kontroversial Cak Imin bisa jadi membawa dampak bagi KIR maupun dirinya secara pribadi.
Dalam sejumlah survei, nama Cak Imin tak pernah masuk tiga besar capres terkuat. Begitu pula dengan level cawapres. Apakah wacana Imin bakal membawa berkah melambungnya popularitas dan elektabilitas Cak Imin? Perlu waktu juga untuk menjawabnya.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengakui adanya limitasi waktu mengusung capres-cawapres. Untuk urusan KIR, hanya Prabowo Subianto selaku Ketum Gerindra dan Cak Imin yang berhak memutuskan kandidat yang diusung. Apakah wacana kontroversial Imin bakal membawa musibah bagi KIR? Jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang.
