News

Lagi, Gaya Komunikasi 'Inkonsisten' Anak Buah Jokowi Disorot

Syarief Hasan mendorong Presiden Joko Widodo mengevaluasi gaya komunikasi anak buahnya.


Lagi, Gaya Komunikasi 'Inkonsisten' Anak Buah Jokowi Disorot
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan saat membuka acara secara resmi Pegelaran Seni Budaya (PSB) dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR melalui penampilan tradisi Cianjuran 'Ngaos, Mamaos, Maenpo', di aula Gedung Kesenian Cianjur, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (3/10/2020). (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Presiden Joko Widodo mengevaluasi gaya komunikasi anak buahnya.

"Pasalnya, para Menteri Kabinet Indonesia Maju seringkali mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dan berbeda satu sama lain di tengah situasi sulit karena pandemi Covid-19," terang Syarief sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).

Syarif mencontohkan, belum lama Menkopolhukam Mahfud MD menyebut enggan meminta bantuan negara lain. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menyatakan sudah minta bantuan negara-negara lain seperti China dan Singapura dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Mungkin karena ingin menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu mengatasi Covid-19. Tapi harus diakui bahwa Indonesia masih dalam kesulitan, baik fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit, hingga penyediaan vaksin," ungkapnya.

"Ketersediaan obat-obatan yang mengakibatkan jumlah yang terinfeksi Covid-19 positivity rate  semakin meningkat mencapai 25.07% jauh dari batas yg ditetapkan WHO maksimal 5.0%”, sambungnya.

Menurut Syarief, hubungan baik antara Indonesia dengan berbagai negara mesti dipupuk dengan baik, hususnya negara yang telah membantu penanganan maupun vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

"Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif dan terkesan tidak butuh, membuat negara lain enggan membantu Indonesia di tengah situasi darurat Covid-19," tegasnya.

Syarief berpandangan, setiap kebijakan yang akan ditempuh perlu koordinasi yang baik, tepat dan kompak. Karenanya, dia menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi mengambil alih langsung penanganan pandemi Covid-19, mengingat pula saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan atau kasus melandai.

"Berbagai kajian epidemiologi menyebutkan bahwa Indonesia akan sulit keluar dari krisis jika kebijakan masih lebih banyak berkompromi dengan politik dan ekonomi, dibandingkan kesehatan dan diperparah kurang kompak dan efektifnya komunikasi pemerintahan," pungkasnya.

Sebelumnya pernyataan yang berbeda sempat dilontarkan antara Menko Luhut B. Pandjaitan dengan Menko Muhajir. Kini terbaru antara Menkopolhukam Mahfud MD dengan Menko Luhut B. Pandjaitan kembali memberikan pernyataan kontraproduktif pada Kamis (29/7/2021).

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Pemerintah enggan meminta bantuan ke negara lain. Pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar yang menyebut Pemerintah telah meminta bantuan kepada negara-negara sahabat  antara lain Singapura dan Cina.[]