Olahraga

LADI Punya 24 Kasus, Salah Satunya Menunggak Biaya Laboratorium

LADI menunggak biaya uji sampel di laboratorium di Qatar.


LADI Punya 24 Kasus, Salah Satunya Menunggak Biaya Laboratorium
Tim Indonesia ketika berada di podium juara Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, Minggu (17/10). (PBSI)

AKURAT.CO, Perlahan-lahan mulai terkuak persoalan sebenarnya yang membuat Agensi Anti-Doping Dunia (WADA) menjatuhkan sanksi untuk Indonesia. Ternyata, salah satunya adalah karena Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) masih menunggak biaya pemeriksaan di laboratorium doping di Qatar.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Ferry J Kono. Selepas melakukan pertemuan daring Tim Percepatan Pelepasan Sanksi WADA, Kamis (21/10), Ferry menyebut ada 24 poin yang dianggap belum diselesaikan (pending matters) LADI di mana salah satunya adalah tunggakan.

“Rinciannya tidak dapat kami sebutkan, tetapi secara umum menyangkut hal administratif dan teknis. Kami mendorong LADI untuk menyelesaikan pending matters untuk mendapatkan status compliance (patuh) secepatnya,” kata Ferry sebagaimana dipetik dari Antara.

Ferry mengatakan bahwa tunggakan ini merupakan warisan dari kepengurusan LADI sebelumnya. Pemerintah, kata Ferry, menalangi pembayaran tunggakan tersebut sembari melakukan pemeriksaan terhadap masalah ini.

“Salah satu pending matters ada yang menyangkut tunggakan biaya ke laboratorium di Qatar,” ucap Ferry.

“Kenapa bisa ada tunggakan? Kami pun masih mendalami. Tapi, situasi ini urgent sehingga pemerintah sepakat membayar dulu, sambil investigasi tetap berjalan dan LADI menyelesaikan hal-hal teknis yang perlu diselesaikan.”

Indonesia masih harus mengirim sampel uji doping atlet ke laboratorium ke Qatar karena belum memiliki laboratorium sendiri. Situasi ini membuat LADI harus membayar biaya pemeriksaan di Qatar.

Sanksi WADA ini menjadi perbincangan hangat di publik setelah Indonesia tidak bisa mengibarkan bendera Merah Putih ketika menjuarai Piala Thomas 2020 di Aarhus, Denmark, akhir pekan lalu. Hal tersebut memicu kekesalan warganet dan sejumlah tokoh olahraga terkemuka yang melancarkan kritik ke Kemenpora.

Kritik tersebut membuat Menpora Zainudin Amali membentuk satgas untuk menyelesaikan persoalan ini. Ketua Umum KOI yang memimpin satgas tersebut, Raja Sapta Oktohari, dikabarkan saat ini sudah berada di Eropa untuk melakukan lobi agar Indonesia bisa segera lepas dari sanksi.

Oktohari diketahui bertemu dengan beberapa pihak di antaranya Ketua Hubungan Kelembagaan dan Pemerintahan Komite Olimpiade Internasional (IOC), Jerome Poivey.

Adapun sanksi WADA adalah Indonesia tak diizinkan menggunakan atribut kenegaraan seperti bendera di perhelatan olahraga internasional selama setahun ke depan.[]