News

Kubu Prabowo Harus Bisa Jawab Program Kartu Jokowi dengan Ide yang Rasional


Kubu Prabowo Harus Bisa Jawab Program Kartu Jokowi dengan Ide yang Rasional
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo bersalaman dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo usai debat capres pemilu 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019). Dalam debat capres ke-2 ini mengambil tema seputar topik pengelolaan energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kubu pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, harus bisa menghadirkan ide baru untuk melawan program Kartu Pra Kerja yang dicanangkan oleh Capres Petahana Nomor Urut 01, Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, saat menanggapi kritikan dari sejumlah elite dari kubu Prabowo-Sandi terkait program kartu tersebut.

Adi mengungkapkan bahwa secara gagasan dan ide, program tersebut adalah hal yang konkret meski pendanaannya nanti harus dipikirkan secara matang.

"Logika jangan semua yang disampaikan petahana itu buruk. Pola pikirnya jangan hitam dan putih. Menurut saya, kalau program kerja ini dianggap enggak realistis mestinya dijawab dengan program kerja yang menurut (kubu paslon) 02 realistis," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (9/3/2019).

Oleh karena itu, Adi pun menyarankan kepada pendukung pasangan Prabowo-Sandi untuk menjawab Program Kartu Pra Kerja itu dengan program serupa yang dianggap lebih masuk akal untuk memfasilitasi kelompok lulusan SMA dan SMK dalam mengakses pekerjaan.

"Bukan hanya mengatakan itu program tidak rasional, enggak ada dananya, kemudian dilaporin ke Bawaslu. Ini kan menurut saya cara-cara yang ingin menyederhanakan sesuatu dengan lapor melapor. Mestinya Ini dilawan dengan program lain yang rasional," ujarnya.

Di samping itu, Adi juga mengkritisi cara-cara kubu Prabowo-Sandi dalam memberikan solusi permasalahan, yang hanya terfokus pada 100 hari kerja. Menurut Adi, dalam menjawab program kerja petahana, idealnya kubu penantang bisa menyuguhkan gagasan yang lebih brilian dan rasional dalam mempermudah akses pendidikan, mengatasi lonjakan calon-calon tenaga kerja dan mahalnya harga-harga bahan pokok.

Kendati demikian, Adi mengaku sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendanaan dari program ini tetap harus dipikirkan secara matang dan terukur.

"Isu dari mana (uangnya) itu memang perlu dijawab. Apakah akan diambil dari pengetatan dana badan dan kementerian, pajak atau nambah hutang sekalipun itu enggak soal selama itu untuk kebaikan rakyat miskin. Selama itu untuk kebaikan anak-anak muda kita supaya bisa memiliki pekerjaan. Jangan sampai sirkulasi keuangan ini hanya berkutat pada kelompok-kelompok menengah tertentu," katanya.

Lagipula, Adi menyampaikan, selama ini masyarakat Indonesia juga tidak pernah membayangkan pembangunan infrastruktur yang jor-joran itu ada uangnya atau tidak, bahkan dananya dari mana pun tidak jelas, tapi dalam praktiknya infrastruktur jelas.

"Banyak lobang untuk mengeluarkan dana. Misalnya dari pengetatan dana pengeluaran kementerian. Artinya semua kementerian dan departemen itu dipaksa mengencangkan ikat pinggang biar dananya dialokasikan untuk infrastruktur. Itu kan salah satu upaya. Dulu infrastruktur juga dicibir dianggap enggak realistis, duitnya enggak ada. Buktinya ada. Setelah dana-dana BUMN, dana pajak juga diambil," ungkapnya.

Adi mengatakan cita-cita dari program Kartu Pra Kerja itu besar, agar anak-anak muda Indonesia tidak jadi pengangguran. Agar lulusan-lulusan SMA dan SMK punya kemampuan mumpuni di bidang usaha dan pekerjaan.

"Apa itu salah?. Semua diawali dari ide," ujarnya.

Adi tidak menampik jika program itu akan memiliki insentif elektoral untuk Jokowi, sekaligus mengesankan kubu Prabowo-Sandi panik dengan adanya Kartu Pra Kerja tersebut.

"Tentu (berpengaruh). Karena ini program populis dan visi misi Jokowi dari 3 kartu ini lebih detail. Artinya ketika ditanya bagaimana ibu-ibu bisa mengakses barang mudah, jawabannya ya sederhana dikasih kartu sembako murah, ketika ditanya anak muda bisa kerja, dikasih keterampilan lalu disubsidi," katanya.

Adi menambahkan, hal itu lebih konkret ketimbang jawaban kubu Prabowo-Sandi yang selalu bersifat umum dengan jawaban 100 hari kerja.

"Prabowo sebenarnya semangatnya sama ingin membantu rakyat, tapi jawabannya semua akan diselesaikan dalam program 100 hari. Tidak ada basis argumentasi yang detail. Prabowo selalu berlindung di bawah narasi besar, tapi gagasan yang menyentuh bumi enggak ada. Lebih banyak retorika besarnya, tapi gagasan operasionalnya kering," ungkapnya.

Seperti diketahui, sejumlah kalangan menyampaikan kritiknya perihal mustahilnya program tersebut diterapkan. Politisi PKS, Fahri Hamzah misalnya, menyebut Kartu Pra Kerja itu tidak masuk akal karena menurutnya tidak ada dana untuk untuk membiayai program ini.

Sementara Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon, bahkan menyebut Kartu Pra Kerja itu sebagai impian kosong, politis dan norak.

Bahkan, sekelompok orang yang menamakan dirinya Tim Advokat Indonesia Bergerak melaporkan Jokowi ke Bawaslu dengan tuduhan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 280 jo Pasal 521 tentang Pemilu terkait larangan menjanjikan atau memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu.[]