News

Kuasa Hukum: Tuntutan Juliari Tidak Sesuai Fakta Sidang

Kubu Juliari siap untuk membeberkan hal itu kepada hakim


Kuasa Hukum: Tuntutan Juliari Tidak Sesuai Fakta Sidang
Mentri Sosial Juliari Pieter Batubara berjalan mengenakan rompi tahanan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Tim kuasa hukum mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menyesalkan tuntutan hukuman 11 tahun penjara yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya. 

Menurut Maqdir, tuntutan tersebut sangat berat dan tidak sesuai fakta persidangan.

"Iya terlalu berat apalagi itukan tidak berdasarkan fakta persidangan. Misalnya menyangkut uang, uang itu di dalam fakta sidang pengakuan saksi hanya sekitar 6 koma sekian miliar tetapi kan mereka anggap terbukti 32 (Rp 32 miliar). Itu saja sudah tidak sesuai fakta sidang," kata Maqdir kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).

Maqdir menjabarkan bahwa Jaksa KPK melebih-lebihkan dalam pembacaan tuntutan. Dia menganggap, saksi dari PT Pangan Digdaya tidak pernah dihadirkan ke persidangan, tetapi justru dibacakan dalam nota tuntutan.

"Jadi ini terlalu banyak yang kita sesalkan," ucap Maqdir.

Maqdir memastikan, kliennya secara pribadi maupun tim kuasa hukum akan mengajukan nota pembelaan atau atau pledoi pada agenda persidangan selanjutnya. Pihaknya akan menguraikan fakta persidangan dalam nota pembelaan.

"Pasti terutama akan kita persoalkan soal isi daripada tuntutan, kalau behubungan fakta yang berhubungan dengan uang apalagi misal tiga orang yang dianggap penerima awal atau perpanjangan tangan Pak Ari mereka di depan persidangan mengatakan nggak pernah ada uang, itu artinya kan ada empat orang yang mengatakan tidak ada uang. Kemudian ada dua orang yang mengatakan ada uang, ini kalau bicara logic aja kan nggak mungkin," papar Maqdir.

Maqdir memastikan, keterangan Juliari Batubara konsisten dalam proses persidangan. Hal ini sudah dijelaskan Juliari sejak menjadi saksi untuk Ardian Iskandar Maddanatja dan juga Harry Van Sidabukke, yang merupakan terpidana pemberi suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.

"Keterangan Pak Ari itu konsisten dalam semua persidangan. Dia sebagai saksi perkara Harry dan Ardian, dalam perkara Joko dan Adi juga sama, dalam perkara beliau juga sama. Kalau orang mau bohong mustinya ada perbedaan," tegas Maqdir.

Sebelumnya, Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Juliari terbukti melakukan tindakan korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 di wilayah Jabodetabek 2020.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berara didalam tahanan" sebut jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Jaksa juga menuntut politisi PDI Perjuangan itu dengan pidana pengganti sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.[]