Ajib Hamdani

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani
Ekonomi

Kuartal Ketiga dan PPKM Darurat: Paradoks Harapan Meroketnya Pertumbuhan Ekonomi?

Presiden Jokowi resmi memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang berlaku pada tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa-Bali


Kuartal Ketiga dan PPKM Darurat: Paradoks Harapan Meroketnya Pertumbuhan Ekonomi?
Tampak suasana kios penjual makanan tutup selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kawasan Universitas Nasional, Jakarta, Rabu (27/1/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Presiden Jokowi resmi memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang berlaku pada tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa-Bali. Keputusan ini diambil Presiden setelah mendapat masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. PPKM darurat diberlakukan akibat lonjakan virus corona yang makin cepat imbas varian baru.

Dengan ketatnya ketentuan-ketentuan dalam PPKM darurat yang ada, sebenarnya idealnya pemerintah sekalian menetapkan lockdown. Tetapi ada 2 hal mendasar kalau kebijakan lockdown ditetapkan.

Yang pertama masalah database penduduk yang belum valid dan terintegrasi. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta orang, akan menjadi permasalahan ketika lockdown dibuat di saat identifikasi penduduk belum presisi karena permasalahan di database ini.

Permasalahan kedua adalah tentang alokasi dana sebagai konsekuensi yang harus disediakan pemerintah untuk menjamin warga negaranya. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sekitar 15.434 triliun. Dengan proporsi konsumsi sekitar 57%, atau sekitar 8.797 triliun, maka pemerintah membutuhkan dana sekitar 169 triliun setiap minggu.

Ketika PPKM diberlakukan selama 2 minggu, maka pemerintah perlu menggelontorkan dana sekitar 338 triliun. Kebutuhan dana inilah yang kembali menjadi bottlenecking untuk menetapkan kebijakan lockdown. Sehingga PPKM darurat menjadi sebuah pilihan jalan tengah.

PPKM darurat ini menjadi kebutuhan bersama, termasuk masyarakat luas untuk bisa menekan laju penyebaran covid. Paralel dengan ini pemerintah harus terus mendorong 2 hal.

Pertama adalah terus mengedukasi tentang pentingnya prokes dan disiplin. Kedua, terus mengakselerasi program vaksinasi, sehingga target pemerintah bisa terealisasi, awal tahun 2022 sudah lebih dari 70% masyarakat tervaksin dan terbangun herd immunity. Pada kondisi kesehatan bisa terkontrol inilah, ekonomi akan kembali rebound dan membuat keseimbangan baru.

Dari sisi ekonomi, pemerintah sangat optimis kuartal kedua bisa tumbuh sampai dengan 7%. Angka yang perlu dikoreksi karena pada akhir kuartal kedua, sudah mulai terjadi lonjakan covid dan momentum lebaran kurang maksimal memberikan kontribusi karena terjadi banyak pembatasan. Sehingga aliran orang dan aliran uang agak terhambat.

Tetapi, secara umum dalam konteks ekonomi, kuartal ketiga sedang mengalami momentum yang positif. Trend pertumbuhan ekonomi kuartal pertama masih minus di angka -0,74%, kemudian menjadi (perkiraan) positif di kuartal kedua.