News

KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi

KSP menyatakan, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura bukti reputasi pemerintah dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel semakin membaik.


KSP: Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Bukti Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan PM Singapura Lee Hsien Loong (kanan), memberikan keterangan pers saat melakukan kunjungan ke Singapura, di Istana, di Singapura, Selasa (08/10/2019). Kunjungan tersebut dalam rangka pertemuan tahunan leaders retreat. ( REUTERS/Feline Lim)

AKURAT.CO Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan penandatanganan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, merupakan wujud menguatnya kewibawaan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sekaligus menjadi bukti reputasi pemerintah dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel semakin membaik. 

"Konsekuensinya Indonesia harus membuktikan mampu memberantas segala kejahatan yang merendahkan martabat dan menghancurkan sendi keadilan, seperti korupsi, kejahatan ekstremisme, atau kejahatan kemanusiaan lainnya," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam keterangan tertulis KSP yang diterima, Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Menurutnya, kerja sama ekstradisi dengan Singapura, yang dikenal memiliki good and clean governance, akan menaikkan posisi Indonesia di mata dunia. 

baca juga:

"Posisi Indonesia dalam membangun kerja sama internasional semakin kuat, baik di bidang politik, ekonomi, atau bidang strategis lainnya," tuturnya. 

Dalam keterangannya, Ruhaini juga menyinggung soal penandatanganan kesepakatan pengambilalihan kendali udara atau Flight Information Region (FIR) di Natuna dari Singapura. 

Ia menilai, kesepakatan tersebut harus bisa terkonsolidasi dalam agenda strategis dan program prioritas.

"Tidak hanya di kementerian/lembaga tapi juga semua unsur termasuk dunia usaha dan masyarakat sipil. KSP akan mengawal itu," tegas Ruhaini.

Kesepakatan Indonesia dengan Singapura dalam pengambilalihan FIR di Natuna, kata Ruhaini, memiliki tiga substansi penting, yakni kepentingan substantif kebangsaan, kepentingan politis strategis kenegaraan, dan kedaulatan hakiki. 

"Ini menegaskan Indonesia sebagai the emerging country yang punya kewibawaan politis serta modalitas sumber daya produktif dan kompetitif. Sekaligus menguatkan kepentingan resiliensi sosial menghadapi globalisasi pada era revolusi industri 4.0," ujarnya.