Lifestyle

Kritik Soal Sertifikat Vaksin, dr. Tirta: Kalau Bikin Kebijakan Dipikir Dulu Impact-nya

Menurut dr. Tirta, dikampanyekannya sertifikat vaksin di tengah pembagian dosis vaksin yang tidak merata justru bisa menimbulkan masalah baru.


Kritik Soal Sertifikat Vaksin, dr. Tirta: Kalau Bikin Kebijakan Dipikir Dulu Impact-nya
Tirta Mandira Hudhi mengkritik soal sertifikat vaksin. (Instagram/dr.tirta)

AKURAT.CO, Adanya kebijakan sertifikat vaksinasi yang harus dimiliki masyarakat nyatanya memunculkan berbagai masalah di lapangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah belum meratanya pembagian dosis vaksin di berbagai daerah.

Hal inilah yang diungkapkan oleh dr. Tirta Mandira Hudhi saat berbincang dengan AKURAT.CO di acara 'Ngobrol Bisnis dan COVID-19 Bareng dr. Tirta' pada Minggu (1/8) sore.

Menurut dr. Tirta, dikampanyekannya sertifikat vaksin di tengah pembagian dosis vaksin yang tidak merata justru bisa menimbulkan masalah baru. Termasuk kembali memicu ledakan kasus COVID-19.

Pasalnya, dengan adanya kewajiban memiliki sertifikat vaksin namun dosis vaksin belum tersedia, hal ini bisa menimbulkan rebutan vaksinasi dan menyebabkan kerumunan antrean panjang yang bisa memunculkan kasus COVID-19 baru.

"Janjinya di Januari 2021 Pak Menteri Kesehatan bilang vaksin nyebar, loh faktanya di Surabaya pending semua," ujar dr. Tirta.

"Terus yang di Batam antre udah kayak kerumunan, terus orang bilang 'kenapa habis vaksin saya COVID?' Ya kau kira aja kerumunannya kayak gitu. Itu dapat vaksin sekaligus virusnya," imbuhnya.

Baca Juga: Perjalanan Bisnis Tirta Mandira Hudhi, Pernah Ditipu hingga Kerap Diejek Dokter Tukang Sepatu

Lebih lanjut menurut dr. Tirta, pemerintah sepertinya perlu kembali mengevaluasi kebijakan wajib memiliki sertifikat vaksin, mengingat dosis yang ada saat ini belum cukup untuk dibagikan kepada masyarakat.

"Kita mewajibkan orang sertifikat vaksin, tapi dosisnya belum lengkap, dosisnya belum merata, tapi kita menyuruh orang harus menunjukkan sertifikat vaksin, karena dosisnya nggak cukup akan ada orang rebutan, berarti akan ada orang yang memanfaatkan oknum untuk nyetak vaksinasi palsu," papar dr. Tirta.

"Artinya kalau membuat kebijakan di soal kesehatan, dipikir dulu impact-nya," lanjut dr. Tirta.

Tidak hanya soal sertifikat vaksin, dr. Tirta juga menyoroti belum meratanya ketersediaan obat di beberapa daerah di Indonesia. Menurutnya, belum meratanya ketersediaan obat ini juga menjadi persoalan dalam penanganan pandemi COVID-19.[]