News

Kritik Pengadaan Mobil Dinas KPK, Busyro Cerita Pilih Naik Taksi saat Bannya Kempes

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengkritik pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan KPK


Kritik Pengadaan Mobil Dinas KPK, Busyro Cerita Pilih Naik Taksi saat Bannya Kempes
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM serta Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas di Ruang Sidang Kampus UII, Jalan Cik Di Tiro, Kota Yogyakarta, Sabtu (30/5/2020) (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengkritik pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan KPK yang penganggarannya telah disepakati DPR. Ia menilai kebijakan tersebut adalah cerminan krisis besar moralitas kepemimpinan.

"Soal rencana pembelian itu cermin krisis besar moralitas kepemimpinan yang semakin permisif terhadap praktik korupsi," kata Busyro melalui pesan singkatnya, Jumat (16/10/2020) malam.

Berdasarkan informasi, anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK senilai Rp1,45 miliar, empat wakil ketua KPK masing-masing Rp1 miliar, dan Dewas KPK masing-masing Rp702 juta.

"Apa yang tidak dikorup sekarang ini? Pemaksaan pengesahan UU KPK hasil revisi usulan pemerintah, UU ITE yang mencekam demokrasi, UU Minerba, Revisi UU MK secara super kilat dan tertutup dan pemaksaan pengesahan RUU Omnibus Law itu, semuanya membuktikan munculnya korupsi jenis baru dan mengerikan," kata tokoh Muhammadiyah ini.

Busyro menyatakan korupsi jenis baru itu bernama State Capture Corruption. Di mana, praktik tak lagi mengandalkan cara-cara konvensional.

Terkait pengadaan fasilitas berupa mobil dinas, Busyro menilai sangatlah tidak esensial. Apalagi kebijakan dibuat ketika paceklik ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Padahal, diungkapkannya, KPK selama ini juga sudah difasilitasi mobil dinas yang dipakai kala bertugas.

"Mobil dinas hanya dipakai mulai dari kantor ke lokasi dinas dan kembali lagi ke kantor. Tidak bisa campur kepentingan pribadi apa pun. Jika dilanggar akan diperiksa pengawas internal secara profesional," terangnya.

Selebihnya, para petinggi atau pejabat KPK akan menggunakan kendaraan pribadi. Bahkan ketika mendesak sekalipun dan tak ada kaitannya dengan ketugasan, mobil dinas tidak akan disentuh.