News

Kritik Keras Pemerintah, Guspardi Gaus: TNI-Polri Aktif Tidak Boleh Jadi Penjabat Kepala Daerah

Guspardi Gaus menegaskan prajurit TNI dan anggota Polri aktif tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah.


Kritik Keras Pemerintah, Guspardi Gaus: TNI-Polri Aktif Tidak Boleh Jadi Penjabat Kepala Daerah
Anggota Komisi II fraksi PAN, Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). (Oktaviani)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan alasan dan mengkritisi pemerintah atas penunjukan Brigjen Chandra As'aduddin sebagai Penjabat (PJ) Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.

Menurutnya, prajurit TNI dan anggota Polri aktif tidak boleh menjadi penjabat kepala daerah. Lain ceritanya jika penjabat kepala daerah diisi purnawirawan. Seharusnya, Pemerintah mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal siapa saja yang bisa menjadi penjabat kepala daerah.

"Yang jelas, TNI dan anggota Polri aktif memang tidak boleh, purnawirawan yang boleh menjabat," ujar Guspardi kepada wartawan, Kamis (26/5/2022).

baca juga:

Politikus PAN itu menjelaskan, UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada  telah mengatur bahwa pejabat Bupati/Walikota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Sementara itu, jabatan Kabinda yang diemban Brigjen Andi Chandra, bukan merupakan JPT Pratama sebagaimana disyaratkan UU Pilkada.

"Juga bertentangan dengan UU No. 34 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengatakan  bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif," sambungnya.

Lebih lanjut, Guspardi menerangkan,keputusan MK juga melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai Pj kepala daerah, kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah semestinya segera membuat aturan turunan/tekhnis secara tertulis menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), supaya tidak mengalami problem seperti ini.

Dia menuturkan, hadirnya regulasi teknis yang detail menjadi penting demi meminimalkan persepsi negatif di masyarakat terhadap penunjukan Pj kepala daerah guna memastikan pengisian kekosongan jabatan benar-benar dilakukan  sesuai aturan, akuntabel dan transparan. Sehingga tidak akan ada lagi persepsi di masyarakat bahwa penunjukan Pj Kepala Daerah hanyalah ajang politik bagi Pemerintah apalagi menyeret kembali TNI berpolitik praktis dan lari amanat reformasi.

Padahal, lanjut Guspardi, salah satu amanat reformasi menekankan agar dwi fungsi TNI/Polri di hapuskan. Hal ini demi menjaga agar institusi TNI tetap profesional, tidak terikat pada kepentingan politik, dan penghormatan atas supremasi sipil.

"Masih banyak pejabat pratama untuk Bupati, Wali kota dari kalangan sipil yang bisa ditunjuk pemerintah sebagai Pj kepala daerah, itu yang harus dikedepankan," pungkasnya.[]