Ekonomi

Kredit Macet Makin Tinggi, Karena BUMN Kuasai Semua Proyek Infrastruktur


Kredit Macet Makin Tinggi, Karena BUMN Kuasai Semua Proyek Infrastruktur
Aktivitas pekerja saat pengerjaan proyek LRT di Jakarta, Rabu (21/8/2019). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan total kebutuhan penyediaan infrastruktur selama 2020-2024 sebesar Rp2.058 triliun, sementara anggaran APBN 2020-2024 hanya mampu memenuhi 30% atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan. Untuk itu Kementerian PUPR terus mendorong pendanaan melalui investasi sektor swasta, yaitu melalui skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum V Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Saiful Akbar menilai masalah dasar tingginya kredit macet (NPL) perbankan adalah penguasaan BUMN pada proyek infrastruktur pemerintah.

"Ada satu masalah yang jadi fundamental di konstruksi, problemnya adalah pekerjaan konstruksi itu dikuasai BUMN, tidak dicapai pengusaha-pengusaha swasta," kata La Ode di gedung BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Hal tersebut membuat jatah proyek harus dikolaborasikan dengan BUMN. 

"Namun, pembayaran imbal hasil BUMN kepada swasta paling cepat tiga bulan, terkadang bisa sampai enam bulan. Dampaknya kita pengusaha minjam ke bank, pembayaran ke bank karena menunggu uang dari BUMN jadi lambat," kata La Ode.

La Ode menambahkan sesuai aturan memang BUMN telah diinstruksikan untuk menggarap proyek-proyek dengan nilai lebih dari Rp100 miliar. Sehingga, harapannya swasta masih bisa ambil bagian.

Namun, penerapan aturan itu hanyalah teruntuk induk BUMN. Kemudian, anak dan bahkan cicitnya BUMN justru yang menggatap infrastruktur dibawah nilai Rp100 miliar.

Sementara itu, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio kredit bermasalah (NPL) hingga kuartal III tahun ini masih terjaga. NPL gross tercatat 2,66% dan NPL nett 1,15%. Sementara rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross sebesar 2,66% dan NPF nett 0,55%.

Sebanyak 3,6% dari NPL diduduki oleh sektor konstruksi.[]