News

KPU Siapkan Legalitas Penerapan E-Rekap pada Pemilu Mendatang


KPU Siapkan Legalitas Penerapan E-Rekap pada Pemilu Mendatang
Relawan memasukkan data (entri data) form C1 hasil perhitungan surat suara pemilu 2019 provinsi DKI Jakarta di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Minggu (22/4/2019). Data yang dientri ini merupakan data penghitungan suara di setiap TPS yang ada diseluruh DKI Jakarta yang akan dimasukin ke dalam aplikasi Sistem Informasi Perhitungan (Situng) milik KPU RI. Relawan yang melakukan entri data sebanyak 250 orang yang terbagi mengentri data pada wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Bar (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO,Komisi Pemilihan Umum tengah menyiapkan aspek legalitas terkait rekapitulasi elektronik atau e-rekap sebelum diterapkan pada pemilihan umum mendatang.

"KPU saat ini memang sedang mempersiapkan aspek legalnya," ujar Tenaga Ahli KPU M. Fadlillah saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Fadlillah mengatakan aspek legalitas yang dimaksud dapat berupa Peraturan KPU maupun Keputusan KPU. Hingga saat ini, kata dia, belum terdapat Keputusan atau Peraturan KPU yang khusus mengatur tentang pelaksanaan e-rekap.

Adapun aturan yang menyinggung mengenai e-rekap terdapat pada Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Pada pasal 111 ayat 1 disebutkan penghitungan suara dari pemilihan secara manual dan/atau melakukan sistem perhitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU (PKPU).

Meski terdapat landasan hukum dalam penerapan e-rekap, Fadlillah mengatakan akan lebih baik bila dilakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Pilkada, karena dalam UU tersebut masih terdapat pasal yang mengatur tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan rekapitulasi.

"Kalau misalnya nanti kita menggunakan e rekap ini, bagaimana peran PPK? sementara undang-undang mengamanahkan agar tugas PPK melakukan rekapitulasi. itu yang saya kira perlu dipikirkan sama-sama," ucap dia.

Fadlillah berharap terdapat harmonisasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah maupun DPR dalam penggunaan sarana teknologi dalam proses pemungutan penghitungan suara.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada saat ini masih dalam proses pengajuan untuk dapat masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Saan menyebut bahwa KPU memang sudah mulai melakukan penjajakan dengan DPR terkait e rekap. Dia mengatakan jika KPU sudah siap secara prinsip kepemiluan dan prinsip demokrasi, maka DPR akan memberikan dukungan agar e rekap dapat segera diterapkan dalam pemilu yang akan datang.

"Tentu Komisi II akan mewujudkan itu semua karena semangat kita di Komisi II maupun di partai sama, kita ingin pemilu ini efisien, pemilu ini efektif, pemilu ini transparan dan tentu efektivitas dan efisiensinya serta keterlibatan teknologi informasi itu menjadi hal yang penting dalam pemilu," katanya.[]

Sumber: Antara