News

KPU Siap Tanggung Jawab Dengan Gugatan Perhitungan Suara Pilkada 2020 di MK

Evi mengatakan, bagi KPU RI bahwa sengketa hasil pemilihan di MK merupakan satu langkah akhir bagi tahapan penentuan calon Pilkada 2020.


KPU Siap Tanggung Jawab Dengan Gugatan Perhitungan Suara Pilkada 2020 di MK
Komisoner KPU RI Evi Novida Ginting Manik, dalam webinar yang disiarkan di akun YouTube KoDe Inisiatif, dengan tema (YouTube KoDe Inisiatif)

AKURAT.CO, Sebagai penyelenggara Pilkada serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) akan bertanggung jawab dengan gugatan hasil perhitungan suara bagi calon Pilkada di Mahkam Konstitusi (MK).

Hal itu dikatakan oleh Komisoner KPU RI Evi Novida Ginting Manik, dalam webinar yang disiarkan di akun YouTube KoDe Inisiatif, dengan tema "Penggunaan SIREKAP Dan SIWASLU Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi", Senin (14/12/2020).

Evi mengatakan, bagi KPU RI bahwa sengketa hasil pemilihan di MK merupakan satu langkah akhir bagi tahapan penentuan calon Pilkada 2020, dan itu merupakan satu momentum pertanggung jawaban yang sangat penting bagi semua penyelenggara.

"Disanalah kami dalam hal ada peserta yang kemudian keberatan ataupun tidak puas, kemudian menggugat ya hasilnya yang ditetapkan KPU, maka ini akan kami pertanggung jawabkan ya kami buktikan dan apa yang sudah kita kerjakan kita hasilkan ini kemudian bisa ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Selain itu, ia berharap, sengketa hasil Pilkada 2020 lebih sedikit dibandingkan pemilihan sebelumnya. Menurut Evi, sengketa hasil menjadi memontum pertanggung jawaban penyelenggara terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara.

Ia menjelaskan, dokumen digital dari Sirekap maupun salinan formulir C. Hasil-KWK yang disampaikan jajaran penyelenggara KPU kepada saksi pasangan calon atau pengawas pemilihan dapat menjadi alat bukti di persidangan sengketa hasil di MK. KPU akan membandingkan data yang ada di Sirekap dengan formulir model C. Hasil-KWK asli yang memuat berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Selanjutnya, kata Evi, ada pula dokumen rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di tiap tingkatan mulai dari kecamatan hingga kabupaten/kota maupun provinsi. Selain sengketa hasil, beberapa daerah juga terdapat sengketa pencalonan, seperti yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel yang mengakibatkan pemungutan suara ditunda.

"Tapi juga ada satu hal yang menjadi perhatian kita bahwa kemungkinan juga adalah persoalan pencalonan-pencalonan yang kemudian ini bisa juga menuai sengketa di beberapa daerah," ungkapnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu