News

KPU Minta Pemerintah-DPR Masukan Aturan E-Rekap dan Salinan Digital di Revisi UU Pemilu dan Pilkada


KPU Minta Pemerintah-DPR Masukan Aturan E-Rekap dan Salinan Digital di Revisi UU Pemilu dan Pilkada
Komisi II DPR RI Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019). (AKURAT.CO/Muslimin)

AKURAT.CO, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman meminta Pemerintah dan DPR membuat regulasi terkait e-rekapitulasi dan salinan C1 diserahkan dalam bentuk digital. Tidak lagi manual sperti diatur dalam revisi UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut Arief, dua hal itu bisa memperbiki Pemilu sebelumnya yang dianggap bermasalah baik dari segi waktu maupun efisiensi.

"Hal yang paling urgen sebetulnya untuk sekarang itu, pertama memutuskan bahwa e-rekap itu dijadikan sebagai hasil resmi pemilu. Kedua, tidak lagi salinan itu diberikan dalam bentuk copy manual, tapi diperkenankan dalam bentuk digital," kata Arief di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Arief menjelaskan, apabila sudah ada aturan mengenai e-rekapitulasi sebagai hasil akhir Pemilu maka baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada akan efektif dan efisien.

Selain itu, kata dia, masyarakat tidak perlu lagi menunggu hasil Pemilu dalam jangka waktu yang cukup lama.

"Pemilu jadi lebih hemat, karena tidak perlu lagi rekap di kecamatan yang lama itu, rekap di kabupaten, rekap di provinsi untuk pemilihan gubernur," ujarnya.

Kedua, lanjutnya, apabila tekah ada regulasi mengenai salinan C1 dalam bentuk digital, tidak lagi memerlukan banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sehingga, bisa menghindari masalah meninggalnya anggota KPPS sebagaimana saat Pilpres dan Pileg 2019 lalu.

"Kemudian, salinan digital. Tadi disebutkan kenapa banyak orang meninggal dunia, itu kan karena faktor kelelahan. Salah satu pemicunya, selain karena memang ada hasil, kajian dan penelitian, ada beberapa yang memang sudah memanas sakit bawaan," ujarnya.

"Maka salinan digital itu akan memangkas tugas KPPS yang harus mengisi berlembar lembar salinan itu. Terutama untuk Pileg. Kalau untuk Pilpres dan pilkada, sebetulnya tidak terlalu banyak," sambungnya.

Ia menambahkan, dengan adanya aturn itu, maka saksi juga tidak dibutuhkan. Sebab, pengawasan Pemilu bisa dpantau langsung oleh masyarakat.

"Kemudian dikirim melalui jaringan internet ke seluruh peserta pemilu, menurut saya itu sudah cukup. Jadi hemat dari penyelenggara pemilu, dan hemat juga bagi peserta pemilu," pungkasnya.[]