News

KPU Minta Pemda Fasilitasi Hibah atau Pinjam Pakai Bangunan untuk Kantor KPU di Daerah

KPU Minta Pemda Fasilitasi Hibah atau Pinjam Pakai Bangunan untuk Kantor KPU di Daerah
Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat (tengah) (Tangkapan Layar YT KPU RI)

AKURAT.CO, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu peminjaman atau hibah tanah dan bangunan layak untuk digunakan sebagai kantor maupun gudang KPU di daerah.

"Itu bagian dari solusi supaya penyelenggaraan ini bisa secara lebih optimal," ujar Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI Yulianto Sudrajat kepada wartawan, Selasa (9/8/2022).

Dia menegaskan, apabila tidak diberikan hibah, maka setidaknya pemerintah dapat memberikan pinjam pakai. Sebab, hal ini merupakan salah satu proses terpenting untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

baca juga:

"Mau tidak mau untuk dukungan tahapan (Pemilu 2024), khususnya sarana dan prasarana fasilitas kantor, kami ingin minta dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar juga memfasilitasi kawan-kawan kami yang ada di provinsi dan kabupaten/kota agar terfasilitasi dengan baik. Bisa berupa pinjam pakai, bisa hibah," terangnya.

Sudrajat juga mengklaim, pihaknya sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal tersebut.

Dengan demikian, dia berharap, segera ada pertemuan antara Kemendagri dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam rangka untuk memfasilitasi khususnya sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024 khususnya di provinsi dan kabupaten/kota.

"Pemerintah kan seiring dengan anggaran ini juga didorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan mudah-mudahan segera ada," ujarnya.

Dia mengatakan, sejauh ini KPU memproritaskan untuk penyelenggaraan khususnya di badan ad hoc. Karena KPU di bawah pimpinan Hasyim Asy'ari saat ini menjadikan beban kerja di 2019 sebuah gambaran.

"Maka lebih meningkatkan kinerja kawan-kawan yang ada di badan ad hoc mau tidak mau honornya harus ditingkatkan dan itu mendapat perhatian besar dari seluruh pihak," katanya.

"Karena beban berat penyelenggara khususnya di KPPS, PPS, PPK, dan komitmen pemerintah dan komitmen DPR ketika kami membahas besaran honor badan ad hoc kan juga disetujui oleh semua pihak," sambungnya.

Seperti diketahui, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dibutuhkan KPU RI untuk tahun 2022 sebesar Rp3,6 triliun. Angka ini lebih kecil dari total yang diusulkan Rp8,06 triliun. []