News

KPU Apresiasi Kesepakatan Peserta Pemilu untuk Tidak Kampanye di Sulteng

KPU Apresiasi Kesepakatan Peserta Pemilu untuk Tidak Kampanye di Sulteng
Pencarian korban gempa yang tertimbun reruntuhan di Hotel Roa Roa terus dilakukan oleh petugas dari Basarnas, dikawasan kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/10/2018). Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) memprediksi ada sekitar 50-60 korban yang tertimbun di Hotel Roa Roa. Dari beberapa korban jiwa yang meninggal tertimpa bangunan mereka adalah tujuh atlet paralayang Indonesia yang datang ke Palu untuk festival tahunan di Pantai Talise dan juga atlet asal Korea, Dong Jin. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengapresiasi kesepakatan partai politik, peserta Pemilu 2019 untuk tidak berkampanye di daerah yang tertimpa musibah bencana gempa dan tsunami seperti di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengungkapkan bahwa semua pihak lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan.

"KPU mengapresiasi kesepakatan yang sudah dibuat parpol peserta pemilu, pasangan Capres-Cawapres nomor 01 dan 02, pandangan dari presiden keenam (SBY), Mendagri yang mencoba mengedepankan pendekatan kemanusiaaan untuk membantu saudara kita yang terkena bencana khususnya di Donggala, palu dan sekitarnya," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/10).

baca juga:

Kendati demikian, lanjut Wahyu, pengehentian tersebut bukan berarti kampanye diberhentikan. Karena tahapan kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nimor 7 Tahun 2017 yakni dimulai pada 23 September hingga 13 April 2019.

"Jadi tahapan ini tidak mungkin dihentikan, tapi khusus di daerah bencana menurut saya kita wajib apresiasi pandangan dari tokoh dan pesertai pemilu agar daerah sana tidak dilakukan kampanye," ujarnya.

Ia menuturkan, penghentian kampanye tersebut hanya dilakukan di daerah terkena bencana. Tapi di daerah lain tetap dilaksanakan seperti biasa.

Ia menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh semua pihak di daerah bencana adalah mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan gotong royong.

"Penghentian yang dimaksud adalah dalam konteks bencana itu kita mengapresiasi di daerah bencana tidak dijadikan tempat kampanye. Pendekatan yang digunakanokeh semua pihak gotong royong untuk yang terdampak bencana di sana adalah pendekatan kemansiaan, itu yang dikedepankan meskipun ini sedang masa kampanye," pungkasnya.[]